OJK: Aset Jasa Industri Keuangan Tembus Rp34 Ribu Triliun
- Aset industri jasa keuangan RI mencapai lebih dari Rp30 ribu triliun, kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi domestik.
- Kontribusi industri jasa keuangan Indonesia terhadap PDB masih kecil dibanding negara ASEAN lainnya, ruang pengembangan sektor jasa keuangan masih terbuka lebar.
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK), Mahendra Siregar mengungkapkan, aset industri jasa keuangan saat ini telah mencapai lebih dari Rp30 ribu triliun.
"Saat ini total aset ditambah kapitalisasi industri jasa keuangan secara keseluruhan telah mencapai Rp34 ribu triliun," kata Mahendra, dikutip dari ANTARA, Kamis (22/8/2024).
Dia menambahkan, dengan aset tersebut, industri jasa keuangan telah memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi domestik.
1. Kontribusi jasa keuangan RI masih kalah dengan negara ASEAN lain
Meski begitu, jika dibandingkan negara-negara Asia Tenggara alias ASEAN lainnya, kontribusi industri jasa keuangan Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) terbilang masih kecil.
"Artinya, ruang untuk peningkatan nilai tambah dan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap perekonomian nasional masih sangat besar," ujar dia.
2. Didukung tingkat inklusi dan literasi keuangan di Indonesia
Sementara itu, Mahendra mengatakan bahwa ruang pengembangan sektor jasa keuangan masih terbuka luas. Ini mengingat tingkat inklusi keuangan RI mencapai 75 persen dan indeks literasi keuangan sebesar 65,43 persen.
"Kami meyakini bahwa literasi dan inklusi keuangan yang kuat menjadi kunci peningkatan likuiditas pendalaman pasar dan penyaluran pembiayaan untuk memberikan daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi nasional," kata dia.
3. Penduduk Indonesia terliterasi dengan baik
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) berkolaborasi dengan OJK mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024. Berdasarkan hasil SNLIK 2024, indeks literasi keuangan di Indonesia mencapai 65,43 persen.
Selain itu, survei tersebut menghasilkan temuan berupa indeks inklusi keuangan di Indonesia sebesar 75,02 persen.
"Jadi 65,43 persen dari populasi Indonesia memenuhi kriteria well literate dan 75,2 persen dari masyarakat Indonesia menggunakan, memiliki akses terhadap produk dan jasa layanan keuangan," kata Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers virtual, Jumat (2/8/2024).
