Pelni dan ASDP Dapat Kucuran Tambahan Anggaran Rp209 Miliar
- Pemerintah menyetujui tambahan anggaran Rp209 miliar bagi Pelni dan ASDP untuk menjaga kelancaran layanan transportasi laut, terutama kapal perintis di berbagai wilayah Indonesia.
- Selain itu, Kementerian Perhubungan mendapat Anggaran Belanja Tambahan sekitar Rp2,3 hingga Rp2,4 triliun guna memenuhi kebutuhan operasional pada sisa tahun anggaran 2026.
- ASDP mencatat pengangkutan 2.052.184 penumpang dan 502.490 kendaraan selama libur sekolah 2026, dengan peningkatan signifikan di lintasan Merak–Bakauheni serta Ketapang–Gilimanuk.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah menyetujui tambahan anggaran Rp209 miliar untuk PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk mendukung layanan transportasi publik, khususnya penyeberangan kapal perintis. Anggaran tersebut terdiri atas Rp139 miliar untuk ASDP dan sekitar Rp70 miliar untuk Pelni.
"Tadi disampaikan kebutuhan sekitar Rp139 miliar untuk ASDP dan kurang lebih Rp70 miliar untuk Pelni. Kami bersama-sama langsung memberikan persetujuan atas kebutuhan tersebut," ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, jajaran Komisi V DPR RI, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria.
1. Demi layanan penyeberangan kapal perintis berjalan optimal
Prasetyo menjelaskan, tambahan anggaran tersebut diberikan untuk memastikan layanan penyeberangan, khususnya kapal perintis, tetap berjalan optimal. Ia mengatakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan kedua BUMN tersebut.
Selain ASDP dan Pelni, pemerintah menyetujui dukungan pendanaan bagi Perum Damri. Namun, berbeda dengan dua BUMN tersebut, kebutuhan Damri tidak berupa tambahan anggaran, melainkan penyusunan skema pendanaan alternatif.
"Untuk Damri juga kami berikan persetujuan. Kalau ASDP dan Pelni membutuhkan tambahan anggaran karena terkait penyeberangan laut, Damri menghadapi persoalan serupa, tetapi tidak memerlukan tambahan anggaran. Yang dibutuhkan adalah skema pendanaan, dan itu yang kami sepakati untuk dicarikan solusinya," jelas Prasetyo.
2. Tambah anggaran Kemenhub Rp2,3 hingga Rp2,4 triliun
Tal hanya itu, pemerintah juga menyetujui pemberian Anggaran Belanja Tambahan (ABT) bagi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sekitar Rp2,3 triliun hingga Rp2,4 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja Kemenhub pada sisa tahun anggaran 2026.
"Untuk sementara, mekanisme ABT hanya berlaku pada tahun anggaran berjalan, sehingga anggaran tersebut akan digunakan pada sisa semester II 2026. Nilainya sekitar Rp2,3 triliun hingga Rp2,4 triliun," jelasnya.
3. ASDP angkut 2.052.184 penumpang saat libur sekolah
Sebelumnya, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengangkut 2.052.184 penumpang selama periode libur sekolah 2026. Sedangkan jumlah kendaraan yang diangkut mencapai 502.490 unit.
Pada lintasan Merak–Bakauheni (PP), ASDP melayani 1.236.168 penumpang, meeningkat 4,21 persen dibandingkan periode sebelumnya. Jumlah kendaraan yang diseberangkan mencapai 289.794 unit, atau naik 3,66 persen.
Sementara itu, di lintasan Ketapang–Gilimanuk (PP), ASDP melayani 816.016 penumpang, meningkat 0,95 persen. Sedangkan jumlah kendaraan mencapai 212.696 unit, atau naik 3,87 persen dibandingkan periode sebelumnya.
