"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, semua nomenklatur menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN dimaknai sebagai kepala BP BUMN."
Pembubaran Kementerian BUMN Masih Tunggu Restu Prabowo
Intinya sih...
- BP BUMN dipimpin oleh Dony Oskaria dengan dua wakil.
- BP BUMN dibentuk sesuai UU nomor 16 tahun 2025 tentang perubahan keempat UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN.
- Kepala BP BUMN memiliki status setingkat dengan menteri.
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)
Jakarta, IDN Times - Pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah berdirinya Badan Pengaturan (BP) BUMN masih menunggu restu Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris BP BUMN Rabin Indrajad Hattari mengatakan, pergantian Kementerian BUMN menjadi BP BUMN harus menunggu Peraturan Presiden (Perpres) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
"Itu kan harus nunggu Perpres SOTK," kata Rabin di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (21/10/2025).
1. BP BUMN tak berkantor di Danantara
Saat ini, BP BUMN dipimpin Dony Oskaria sebagai Kepala, didampingi dua wakil yakni Aminuddin Ma'ruf dan Tedi Bharata. Selain menjadi Kepala BP BUMN, Dony menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara.
Meski Dony berkantor di dua tempat, Rabin memastikan pegawai BP BUMN tetap berkantor di gedung Kementerian BUMN yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan.
"Di situ, tetap," ucap Rabin.
2. Ketentuan pembentukan BP BUMN dalam UU BUMN terbaru
BP BUMN telah dibentuk dengan disahkannya Undang-Undang (UU) nomor 16 tahun 2025 tentang perubahan keempat UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Badan tersebut dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam pengaturan BUMN.
Pada pasal 94E dijabarkan, BP BUMN resmi berdiri paling lambat tiga bulan terhitung sejak UU itu berlaku. Dengan demikian, Kementerian BUMN resmi digantikan oleh BP BUMN paling lambat sekitar 2 Januari 2026.
Saat ini, kantor BP BUMN sendiri yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, masih berdiri dengan nama Kementerian BUMN.
3. Kepala BP BUMN setingkat menteri
Dalam pasal 94D UU 16/2025 dijabarkan, status Kepala BP BUMN setingkat dengan menteri. Berikut bunyi pasalnya:
