Pemerintah Bakal Setop Ekspor Timah, Ini Alasannya

17 Feb 2026, 10:25 WIB

Trio Hamdani

Pemerintah Bakal Setop Ekspor Timah, Ini Alasannya

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya sih...

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan mengkaji penghentian ekspor sejumlah komoditas mentah pada 2027, termasuk timah.
Kebijakan ini sebagai bagian dari strategi memperkuat hilirisasi agar bahan mentah tidak lagi dijual ke luar negeri tanpa nilai tambah.
Program hilirisasi menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong transformasi ekonomi.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah akan mengkaji penghentian ekspor sejumlah komoditas mentah pada tahun depan, termasuk timah. Kebijakan itu dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi memperkuat hilirisasi agar bahan mentah tidak lagi dijual ke luar negeri tanpa nilai tambah.

Bahlil menegaskan, ekspor bahan mentah harus digantikan dengan produk hasil industri dalam negeri. Dia mencontohkan, kebijakan pelarangan ekspor bauksit yang sudah dilakukan sebelumnya menjadi pijakan untuk melangkah ke komoditas lain. Menurut dia, pemerintah ingin mendorong para pelaku usaha membangun fasilitas pengolahan di dalam negeri agar nilai tambahnya tidak dinikmati negara lain.

"Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit. Dan tahun ke depan, kita akan mengkaji untuk beberapa komoditas lain, termasuk timah. Tidak boleh lagi kita ekspor barang mentah. Silakan teman-teman membangun investasi hilirisasi di dalam negeri," kata Bahlil dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (17/2/2026).

1. Hilirisasi jadi mesin pertumbuhan

ilustrasi pertumbuhan ekonomi (unsplash.com/Getty Images)

Program hilirisasi menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong transformasi ekonomi. Bahlil memandang hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan baru yang mampu menciptakan pemerataan ekonomi dan lapangan kerja.

Dia mencontohkan dampak larangan ekspor bijih nikel pada 2018-2019. Saat itu, nilai ekspor nikel tercatat sekitar 3,3 miliar dolar AS. Setelah kebijakan hilirisasi diterapkan, nilai ekspor pada 2024 melonjak menjadi 34 miliar dolar AS atau naik sekitar 10 kali lipat dalam lima tahun.

"Inilah kemudian yang menjadi dorongan pertumbuhan ekonomi yang merata, menciptakan lapangan pekerjaan," ujar dia.

2. Tetapkan 18 proyek prioritas bernilai Rp618 triliun

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyerahkan dokumen prastudi kelayakan proyek hilirisasi kepada Danantara pada Selasa (22/7/2025). (IDN Times/Trio Hamdani)

Prabowo juga telah menetapkan 18 proyek hilirisasi sebagai prioritas nasional 2026 dengan total nilai investasi mencapai Rp618 triliun. Proyek mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari hilirisasi bauksit dan nikel, gasifikasi batu bara, hingga pembangunan kilang minyak.

Produk-produk hasil hilirisasi ditargetkan untuk menggantikan barang impor. Bahlil pun mengajak investor dalam negeri, termasuk perbankan, untuk membiayai proyek-proyek tersebut agar nilai tambah industri tidak didominasi pihak asing.

"Semua produknya adalah untuk melahirkan substitusi impor. Ini captive market dalam negeri. Nah ini kesempatan perbankan untuk membiayai. Jangan sampai kalian tidak biayai lagi, nanti dikira hilirisasi itu hanya nilai tambahnya dikuasai oleh teman-teman kita dari luar negeri," paparnya.

3. Proyeksi investasi hingga 2040

ilustrasi investasi (vecteezy.com/Thanakorn Lappattaranan)

Dalam jangka panjang, pemerintah memproyeksikan program hilirisasi hingga 2040 dapat mendatangkan investasi sebesar 618 miliar dolar AS. Dari angka itu, sekitar 498,4 miliar dolar AS berasal dari subsektor mineral dan batu bara, serta 68,3 miliar dolar AS dari sektor minyak dan gas bumi.

Selain itu, hilirisasi diperkirakan mampu mendorong ekspor hingga 857,9 miliar dolar AS, meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 235,9 miliar dolar AS, serta menciptakan lebih dari tiga juta lapangan kerja.