Pemerintah Bekukan Izin Impor Industri yang Tak Serap Susu Lokal

Sudaryono menegaskan kebijakan penyerapaan susu lokal oleh industri pengolahan susu bukan sekadar imbauan, melainkan harus dipatuhi. Jika tidak dilaksanakan, pemerintah dapat membekukan atau menahan izin serta kuota impornya.

"Kalau tidak dia laksanakan maka izin impornya dan kuota impornya bisa kita bekukan atau kita tahan," tegasnya.

Menurutnya, hasil diskusi dengan para pelaku industri telah mencapai kesepakatan, sehingga tidak ada lagi gejolak di sektor tersebut. Jika masih ada kendala, pemerintah siap mengambil tindakan segera.

Sejalan dengan kewajiban industri menyerap susu dari peternak lokal, pemerintah ingin mengendalikan impor guna melindungi industri dalam negeri. Dia menegaskan kebijakan itu diperlukan karena impor susu saat ini masih sangat tinggi.

"Kita ini sekarang, impor susu 80 persen. Dari yang kita minum susu, konsumsi nasional kita, 80 persen impor. Industri susu dalam negeri kita hanya bisa memproduksi 20 persen," ungkapnya.

Dia menyebutkan arahan Presiden Prabowo Subianto adalah meningkatkan produksi susu domestik dan secara bertahap mengurangi ketergantungan pada impor, tanpa membatasi konsumsi masyarakat.

"Jadi orangnya bukan dibatasi untuk minum susu. Orang boleh minum susu, tapi dari 100 persen yang kita minum, bagaimana kuotanya ini ya lama-lama harus kita balik. Itu kira-kira," sebut Sudaryono.

Pemerintah mewajibkan industri pengolahan susu menyerap seluruh pasokan peternak lokal tanpa batasan persentase tertentu.

"Pokoknya berapa pun yang disetor sama peternak lokal harus diambil. Itu kan mereka sudah ini, tata niaga ini kan gak baru, ini kan udah lama," ujarnya.

Dia menyebutkan kewajiban tersebut diterapkan menyusul munculnya aksi protes peternak karena hasil produksi mereka tidak terserap industri.

"Wajib, sejak rame-rame mandi susu itu. Sudah, sudah ada kewajibannya pakai surat instruksi dari Pak Menteri kepada para peternak," tambahnya.