Pemerintah Beri Insentif ke Pemda Buat Kumpulkan Sampah
Jakarta, IDN Times - Pemerintah pusat menggelontorkan insentif sebesar Rp500 ribu kepada pemerintah daerah untuk setiap 1 ton sampah yang dikumpulkan untuk diolah. Itu dilakukan untuk mempercepat penyelesaian masalah persampahan.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, ada lebih dari 20 persen sampah yang tidak terurus, yang artinya tercecer di jalanan sehingga menjadi masalah.
Pemerintah sudah mendorong pemanfaatan sampah sebagai bahan bakar untuk menghasilkan listrik, dalam hal ini Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
"Yang diperlukan pemerintah kan sampahnya mesti habis, tapi kan ini jadi ada hal lain lagi, belum lagi soal harga. Ada 12 percontohan, 12 kota, tapi yang jadi baru satu di Jawa Timur, yang lain belum bisa jadi, kenapa? karena rata-rata ujungnya ketika nego dengan PLN, harganya gak dapat. itu sudah beberapa kali juga dirapatkan kabinet," katanya saat ditemui di Gedung AA Maramis, Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (21/12/2022).
1. Pemda diberikan insentif Rp500 ribu per ton sampah
Siti menjelaskan bahwa sistem untuk menyelesaikan permasalah sampah terus dibangun, salah satunya dengan memberikan insentif Rp500 ribu untuk setiap ton sampah yang dikumpulkan.
"Bu Menteri Keuangan memberikan 'oke deh dikasih subsidi tipping fee untuk collect sampah Rp500 ribu per ton, tapi kan pemdanya mesti ngerti bagaimana cara collect-nya, bagaimana merencanakannya," ujarnya.
Kata Siti, paling tidak baru 2-3 kota yang perencanaannya mulai rapi. Tapi, itu pun harus didalami lebih jauh, karena menurut Undang-undang Persampahan, kebanyakan urusan sampah ada di kabupaten/kota. Jadi dari sisi anggaran perlu jadi perhatian.
2. Pemerintah sudah alokasikan dana
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam kesempatannya mengatakan, insentif tersebut sudah dibahas di tahun 2022. Seingat dia, sudah ada Rp187 miliar dana yang dialokasikan mengenai tipping fee ini.
"Tadi masih bicara mengenai konsep, pengaturan dari kelembagaannya, mekanismenya," ujar Menkeu.
3. Jokowi sentil pemda yang tak kunjung bereskan sampah
Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyentil para gubernur karena urusan sampah tak kunjung beres. Padahal, dananya ada di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang saat ini mengelola dana sebesar 968,6 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp14,52 triliun.
"Saya minta gubernur sudah ada yang beres belum urusan sampah? Tunjuk jari, belum? Ada yang tunjuk jari, besok langsung saya cek ke lapangan. Belum ada? Karena saya tahu, belum ada. Ini harus segera diselesaikan. Barangnya nyata, dananya ada tapi belum beres beres urusan satu ini," katanya dalam Rapat Kerja Nasional Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup Tahun 2022, Rabu (21/12/2022).
