Anggaran TKD Berkurang, Pemkot Bekasi Jadwal Ulang Proyek Pembangunan

29 Oct 2026, 21:17 WIB3 min read

Imam Faishal

News

Channel

Add Us on Google

Anggaran TKD Berkurang, Pemkot Bekasi Jadwal Ulang Proyek Pembangunan

Ilustrasi Kota Bekasi (IDN Times/Imam Faishal)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Pemkot Bekasi menyesuaikan kegiatan pembangunan melalui efisiensi belanja dan penjadwalan ulang proyek bertahap akibat perubahan alokasi transfer ke daerah.
TKD Kota Bekasi dalam APBD murni 2026 sebesar Rp2,311 triliun, turun Rp48 miliar dari 2025; pada APBD Perubahan 2026 juga lebih rendah Rp23 miliar.
Pemkot tetap memprioritaskan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan pelayanan publik sambil mengoptimalkan PAD serta memperkuat kemandirian fiskal.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

2025

TKD Kota Bekasi dalam APBD murni mencapai Rp2,359 triliun dan dalam APBD Perubahan mencapai Rp2,362 triliun.

2026

TKD dalam APBD murni turun menjadi Rp2,311 triliun. Dalam APBD Perubahan, TKD naik menjadi Rp2,339 triliun, tetapi masih di bawah angka tahun sebelumnya.

Rabu (28/10/2026)

Pemkot Bekasi menyesuaikan kegiatan pembangunan melalui efisiensi belanja dan penjadwalan ulang proyek secara bertahap. Pemerintah tetap memprioritaskan pelayanan dasar dan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Pemkot Bekasi menyesuaikan sejumlah kegiatan pembangunan melalui efisiensi belanja, penetapan ulang prioritas, dan penjadwalan proyek secara bertahap akibat perubahan alokasi Transfer ke Daerah.
Who?
Pemerintah Kota Bekasi dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto melakukan penyesuaian fiskal serta mengatur kembali prioritas pembangunan daerah.
Where?
Di Kota Bekasi, Jawa Barat.
When?
Penyesuaian dilakukan pada 2026. Tri Adhianto menyampaikan keterangan pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Why?
Ruang fiskal daerah terpengaruh penurunan TKD. Dalam APBD murni 2026, TKD Kota Bekasi sebesar Rp2,311 triliun, turun sekitar Rp48 miliar dibandingkan 2025.
How?
Pemkot Bekasi mengevaluasi belanja, mengefisienkan kegiatan kurang prioritas, mengoptimalkan PAD, serta menjadwalkan ulang proyek yang dapat dilaksanakan bertahap sambil memprioritaskan layanan dasar.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pemerintah Kota Bekasi mengatur ulang beberapa proyek karena uang dari pemerintah pusat berkurang. Wali Kota Tri Adhianto bilang belanja yang tidak penting akan dikurangi. Proyek tidak dibatalkan, tapi bisa dikerjakan pelan-pelan. Bekasi tetap memilih sekolah, kesehatan, jalan, bantuan sosial, dan layanan warga sebagai yang paling penting.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Penyesuaian anggaran di Kota Bekasi menunjukkan upaya menjaga pembangunan tetap berjalan secara terukur di tengah perubahan transfer pusat. Melalui efisiensi belanja, optimalisasi PAD, dan penjadwalan bertahap, pemerintah daerah mempertahankan fokus pada layanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta program yang memberi manfaat langsung bagi warga.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bekasi, IDN Times - Pemerintah Kota Bekasi melakukan penyesuaian sejumlah kegiatan pembangunan dengan kemampuan fiskal daerah di tengah perubahan alokasi transfer ke daerah (TKD). Penyesuaian tersebut dilakukan melalui efisiensi belanja dan penjadwalan ulang proyek yang memungkinkan dikerjakan secara bertahap.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, perubahan pendapatan daerah berpengaruh terhadap ruang fiskal pemerintah. Namun, Pemkot Bekasi telah mengantisipasi kondisi tersebut melalui penajaman belanja dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

“Setiap perubahan pendapatan tentu berpengaruh terhadap ruang fiskal. Tetapi kami sudah mengantisipasinya melalui efisiensi, penajaman belanja dan peningkatan pendapatan asli daerah,” kata Tri, Rabu (28/10/2026).

1. Besaran dana transfer pusat ke Pemkot Bekasi turun pada 2026

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto (IDN Times/Imam Faishal)

Dalam APBD murni 2026, dana Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima Kota Bekasi dari pemerintah pusat tercatat sebesar Rp2,311 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan APBD murni 2025 yang mencapai Rp2,359 triliun.

Dari data tersebut, terdapat penurunan sekitar Rp48 miliar atau 2,04 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, dalam APBD Perubahan 2026, TKD meningkat menjadi Rp2,339 triliun. Namun, jumlah tersebut masih lebih rendah dibandingkan APBD Perubahan 2025 yang mencapai Rp2,362 triliun, atau turun sekitar Rp23 miliar.

Tri mengatakan, Pemkot Bekasi telah melakukan penyesuaian fiskal agar perubahan pendapatan tidak mengganggu pelayanan dasar masyarakat.

“Jadi kami tidak melihat efisiensi sebagai alasan untuk menghentikan pembangunan. Justru ini menjadi momentum untuk memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat,” jelasnya.

2. Pemkot Bekasi atur ulang prioritas pembangunan

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto. (IDN Times/Imam Faishal)

Tri menjelaskan, penyesuaian anggaran dilakukan dengan mengevaluasi efektivitas belanja dan menentukan kembali skala prioritas pembangunan.

Menurutnya, Pemkot Bekasi juga melakukan efisiensi terhadap belanja yang dinilai kurang prioritas, sembari mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.

“Keduanya kami lakukan. Belanja yang kurang prioritas kami efisienkan, sementara potensi pendapatan daerah terus kami optimalkan,” katanya.

Ia menegaskan, arah kebijakan pemerintah daerah ke depan adalah memperkuat kemandirian fiskal agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

3. Pembangunan tetap diprioritaskan

ilustrasi pembangunan(IDN Times/Herka Yanis)

Tri menyampaikan, penyesuaian anggaran tidak serta-merta berarti proyek pembangunan dibatalkan. Sejumlah pekerjaan dapat dijadwalkan ulang atau dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah.

“Penyesuaian memang dilakukan terhadap sejumlah kegiatan agar sesuai dengan kemampuan fiskal. Namun prinsipnya bukan membatalkan pembangunan, melainkan melakukan phasing atau penjadwalan kembali terhadap pekerjaan yang memang memungkinkan dilakukan secara bertahap,” jelasnya.

Ia menambahkan, Pemkot Bekasi tetap memprioritaskan program yang berdampak langsung terhadap masyarakat, termasuk pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perlindungan sosial, dan pelayanan publik.

Dalam menentukan prioritas pembangunan, lanjut Tri, Pemkot Bekasi mempertimbangkan manfaat program bagi warga serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Jadi keterbatasan fiskal tidak boleh membuat pemerintah berhenti bergerak. Kita harus lebih cerdas memilih prioritas, memperkuat kolaborasi dan mencari sumber pembiayaan alternatif yang sesuai aturan,” tuturnya.