Penerapan HAM dalam Bisnis Bisa Tingkatkan Reputasi Perusahaan

17 Mei 2024, 20:02 WIB

Media dialogue dengan tema “Aspek HAM dalam Sektor Perbankan” di Hotel Novotel Cikini Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2024). (Dok. Istimewa)

Intinya sih...

Direktur Jenderal HAM menekankan pentingnya perbankan dalam penghormatan HAM untuk meningkatkan daya saing di pasar global.
Kementerian Hukum dan HAM sedang mempersiapkan peluncuran petunjuk pelaksanaan Bisnis dan HAM serta aplikasi self-assessment PRISMA.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks bisnis diyakini bisa tingkatkan daya saing dan reputasi suatu perusahaan dengan mitra atau pelanggan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Dhahana Putra, di mana salah satu sektor bisnis yang disinggung adalah perbankan.

“Yang perlu disadari bersama, kami meyakini dengan semakin membaiknya kesadaran masyarakat terhadap isu-isu HAM seperti isu lingkungan, anak, hak pekerja dan lain-lain maka perusahaan yang menghormati, memperhatikan dan memenuhi prinsip-prinsip HAM dalam aktivitas bisnisnya akan meningkatkan daya saing di internasional serta meningkatkan kualitas perusahaan,” kata dia dalam diskusi media bertajuk Aspek HAM dalam Sektor Perbankan di Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2024).

1. Beleid soal Strategi Nasional Bisnis dan HAM

Direktur Jenderal HAM Dhahana Putra dalam agenda dialog dengan media di Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2023). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Pemerintah dalam ini Kementerian Hukum dan HAM membidangi urusan HAM menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM.

Peraturan Presiden tersebut sejatinya mencakup tiga hal, yaitu peningkatan pemahaman, kapasitas, dan promosi Bisnis dan HAM bagi semua pemangku kepentingan; pengembangan regulasi, kebijakan, dan panduan yang mendukung perlindungan dan penghormatan HAM; serta penguatan mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban dugaan pelanggaran HAM dalam praktik kegiatan usaha.

2. BCA dan BRI status hijau di PRISMA

Dialog Dirjen HAM dengan MUI Indonesia bertajuk "Menyongsong Strategi Mitigasi dan Adaptasi yang Lebih Efektif" (IDN Times/Lia Hutasoit)

Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM sedang mempersiapkan peluncuran petunjuk pelaksanaan Bisnis dan HAM untuk Gugus Tugas Nasional dan Daerah, serta aplikasi self-assessment human rights due diligence yang disebut PRISMA.

Ada 31 perusahaan di Indonesia, termasuk BCA dan BRI, telah memperoleh status hijau setelah mengikuti self-assessment PRISMA. Ini menunjukkan komitmen perusahaan-perusahaan ini terhadap praktik-praktik terbaik dalam bidang HAM.

“Bagi kami apa yang telah dicapai BRI dan BCA tentu patut untuk diapresiasi. Dan melalui forum ini, kami juga ingin tahu lebih banyak bagaimana praktik-praktik terbaik HAM di sektor perbankan yang telah dilakukan oleh BCA maupun BRI,” kata Dhahana.

3. Bank punya peran berikan pengaruh besar pada pasar global

Direktur Jenderal HAM, Dr. Dhahana Putra dalam Media Dialogue “Securing Indonesia’s Place In The Global Trade Through Business and Human Rights”, Jumat (28/7/2023). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Dhahana menuturkan sebagai pusat aliran modal dalam perekonomian global, perbankan memainkan peran penting dalam memberikan pengaruh besar terhadap pelaku pasar global dan pengambilan keputusan bisnis.

“Hemat kami, dengan besarnya peran itu maka perbankan merupakan mitra yang amat penting untuk terus mendorong penghormatan perusahaan terhadap hak asasi manusia,” kata dia.