Penerimaan Pajak Tembus Rp1.224 Triliun, Purbaya: Tanpa Ada Pajak Baru

Di sisi lain, pemerintah terus membenahi implementasi sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax. Perbaikan sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan administrasi perpajakan kepada masyarakat sekaligus mendorong peningkatan penerimaan negara.

Purbaya mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara agar dapat berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Upaya meningkatkan penerimaan negara juga dilakukan dengan tetap menjaga kenyamanan masyarakat dan pelaku usaha.

“Pertumbuhan harus semakin kuat tanpa menambah beban baru kepada masyarakat. Belanja harus lebih efektif, sistem perpajakan harus dibenahi. Semua itu harus dilakukan dengan tetap menjaga disiplin fiskal,” ungkap Purbaya.

Dari sisi fiskal, defisit anggaran tercatat sebesar Rp235,6 triliun atau 0,91 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Juli 2026. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp1.969,6 triliun.

Meski defisit anggaran hingga Juli 2026 baru mencapai 0,91 persen dari PDB, pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk mengelola anggaran hingga akhir tahun. Pemerintah memperkirakan defisit anggaran 2026 mencapai Rp734,3 triliun atau 2,85 persen dari PDB.

“Kita agak deg-degan sebenarnya. Sebelumnya minta masih bisa dikendalikan. Takutnya kalau kementerian/lembaga tahu kita baru defisit 0,91 persen, sebentar lagi kita akan menerima permintaan ABT (Anggaran Belanja Tambahan) besar-besaran,” ucap Purbaya.

Meski demikian, Purbaya memastikan pengelolaan belanja negara telah diantisipasi hingga akhir tahun. Dia belum merinci total realisasi pendapatan negara, namun menyebut penerimaan pajak telah mencapai Rp1.224,3 triliun per Juli 2026.

“Dengan angka sekarang pun, defisitnya mungkin di sekitar 2,85 persen dari PDB seperti yang kita rencanakan. Angka ini menunjukkan bahwa kita berusaha membuat fiskal lebih aktif tanpa meninggalkan kehati-hatian,” tutur Purbaya.