Penerimaan Perpajakan 2023 Rp2.021,2 T, Tertinggi Sepanjang Sejarah!

Kendati begitu, Febrio mengungkapkan bahwa pemerintah memperkirakan keuntungan tiba-tiba alias windfall profit 2023 dari kenaikan harga komoditas tidak akan setinggi 2022.

"Hal itu seiring dengan penurunan harga komoditas dan terdapat penerimaan pajak yang tidak berulang di tahun 2023 seperti penerimaan dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS)," ucap dia.

Oleh karena itu, sambung Febrio, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan akan tumbuh relatif moderat, utamanya didorong oleh aktivitas ekonomi yang semakin meningkat, keberlanjutan reformasi perpajakan, implementasi Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dan penegakan hukum.

Di samping itu, Febrio pun menyampaikan, rasio perpajakan bakal mengalami peningkatan tahun depan seiring dengan berbagai upaya reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Meningkatnya rasio perpajakan pun akan berguna buat memperkuat ruang fiskal Indonesia.

"Namun demikian, implementasi reformasi perpajakan akan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat. Selain itu, pemerintah akan terus memberikan berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur guna mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi," tutur Febrio.

Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyampaikan bahwa penerimaan pajak 2023 adalah sebesar Rp2.016,9 triliun. Hal itu diungkapkan Jokowi dalam Penyampaian RAPBN 2023 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, 16 Agustus lalu.

Adapun total pendapatan negara pada 2023 kala itu ditargetkan menjadi sebesar Rp2.443,6 triliun. Pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan negara perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak alias PNBP.

Sejalan dengan kenaikan pendapatan negara tersebut, Jokowi juga mengingatkan akan pentingnya melanjutkan reformasi perpajakan guna memperkuat kemandirian dalam pembiayaan pembangunan.

Beberapa kerangka reformasi perpajakan yang direncanakan pemerintah adalah melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan perbaikan tata kelola serta administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan.