Pengusaha dan Pengelola Dapur MBG Temui Zulhas, Sodorkan 5 Rekomendasi
- DPP APPMBGI menyerahkan lima rekomendasi hasil Summit 2026 kepada Menko Pangan Zulhas untuk memperkuat Program Makan Bergizi Gratis dari sisi tata kelola, rantai pasok, dan keamanan pangan.
- Asosiasi menyatakan siap bersinergi dengan pemerintah melalui forum komunikasi terstruktur guna menyesuaikan langkah dengan kebijakan nasional serta memperluas keanggotaan di seluruh provinsi.
- Zulhas mengapresiasi masukan APPMBGI dan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pihak agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan optimal di tingkat pusat maupun daerah.
Jakarta, IDN Times - Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (DPP APPMBGI) menyerahkan sejumlah rekomendasi penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan.
Ketua Umum DPP APPMBGI Abdul Rivai Ras mengatakan rekomendasi tersebut merupakan hasil APPMBGI Summit 2026 yang digelar pada 25-26 April 2026 dan melibatkan ratusan pelaku usaha dapur MBG dari berbagai daerah.
Menurut dia, masukan tersebut disusun berdasarkan pengalaman pengelola di lapangan untuk mendukung penyempurnaan kebijakan nasional. Dia menyampaikan rekomendasi itu diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program MBG agar berjalan lebih optimal.
"Kami membawa hasil kerja kolektif dari Summit yang melibatkan ratusan pelaku usaha dapur MBG dari berbagai daerah," katanya dalam audiensi dengan Menko Pangan dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (28/4/2026).
1. Lima rekomendasi yang disodorkan ke pemerintah
Dalam audiensi tersebut, Rivai memaparkan hasil APPMBGI Summit 2026 yang berfokus pada penguatan ekosistem Program Makan Bergizi Gratis dari hulu hingga hilir.
Dia menjelaskan, ada lima rekomendasi utama yang disampaikan kepada pemerintah, yakni penguatan tata kelola dan sistem akuntabilitas penyelenggaraan MBG, pengamanan rantai pasok pangan yang lebih andal, transparan, dan berbasis produksi lokal, peningkatan standar keamanan pangan di seluruh lini dapur pengelola, sertifikasi profesional bagi tenaga pengawas gizi, serta penguatan ekosistem pendukung secara berkelanjutan.
Penguatan ekosistem pendukung itu mencakup aspek kelembagaan, pembiayaan, hingga pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan program.
"Rekomendasi ini lahir dari lapangan, dari pengalaman langsung para pengelola, dan kami percaya dapat menjadi masukan konstruktif bagi penyempurnaan kebijakan nasional," paparnya.
2. Asosiasi mau koordinasi dengan pemerintah diperkuat
Rivai mengatakan, APPMBGI siap menyesuaikan langkah dengan kebijakan nasional pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program MBG. Menurut dia, asosiasi ingin membangun sinergi dengan pemerintah agar kontribusinya dapat menjawab kebutuhan masyarakat penerima manfaat.
"Kami mengharapkan arahan dan komunikasi yang berkelanjutan dengan Kemenko Pangan agar langkah kami tetap adaptif, konstruktif, dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional," tutur Rivai.
Sebagai tindak lanjut, APPMBGI dan Kemenko Pangan sepakat membentuk forum komunikasi yang lebih terstruktur. Asosiasi juga berpeluang dilibatkan dalam evaluasi serta penyempurnaan regulasi teknis program MBG.
APPMBGI juga menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memperluas keanggotaan di seluruh provinsi di Indonesia.
3. Zulhas tampung masukan dari asosiasi
Dalam pertemuan tersebut, Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas yang didampingi Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Nani Hendiarti, menyambut baik kehadiran delegasi APPMBGI.
Dia mengapresiasi kontribusi asosiasi dan menilai APPMBGI menjadi bagian dari ekosistem pelaksanaan program prioritas pemerintah. Menurutnya keberhasilan MBG membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan pengelola dapur yang terlibat langsung di lapangan.
"Program Makan Bergizi Gratis adalah program untuk rakyat, dan keberhasilannya membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat, termasuk para pelaku usaha dan pengelola dapur yang bekerja langsung di lapangan," paparnya.
Dia juga menyatakan Kemenko Pangan siap menindaklanjuti rekomendasi yang dinilai relevan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. APPMBGI dinilai dapat membantu menjembatani kebijakan pemerintah pusat dengan pelaksanaan program di daerah.
