Perusahaan Ini Boleh Potong Gaji 25 Persen, Bagaimana dengan THR?

Perusahaan diizinkan memberikan upah paling sedikit 75 persen dari upah yang berlaku saat ini. Itu diatur dalam Peraturan Menaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Dalam Pasal 12 ayat 1 ditegaskan, penyesuaian upah tidak berlaku sebagai dasar perhitungan iuran dan pembayaran manfaat jaminan sosial, kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK), dan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, dijelaskan dalam ayat 2, upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan hak-hak pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan nilai upah terakhir sebelum penyesuaian upah berdasarkan kesepakatan.

Indah juga menegaskan, perusahaan harus tetap membayarkan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek) mengacu pada besaran upah sebelum adanya pemotongan upah yang disepakati.

"Pengusaha juga komplain 'Bu, kenapa gak diturunkan aja bayar jamsosteknya selama 6 bulan?' gak, jadi jangan pikir kita terlalu pro ke sana juga, gak, kita bilang tetap bayar jamsosteknya tetep," tegasnya.

Dia menambahkan, kebijakan penyesuaian upah hanya berlaku selama 6 bulan sejak Permenaker ini diundangkan pada 8 Maret 2023, dengan kriteria perusahaan yang diizinkan sebagai berikut:

• Pekerja/buruh paling sedikit 200 orang
• Persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikit sebesar 15 persen
• Produksi bergantung pada permintaan pesanan dari negara Amerika Serikat dan negara di benua Eropa yang dibuktikan dengan surat permintaan pesanan.

Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor meliputi:

• Industri tekstil dan pakaian jadi
• Industri alas kaki
• Industri kulit dan barang kulit
• Industri furnitur
• Industri mainan anak

Penyesuaian upah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.