Prabowo Dipastikan Tak Akan Dongkrak Rasio Utang di Atas 40 Persen
- Rasio utang Indonesia tetap terkendali
- Perbandingan utang dengan negara lain
- Rasio utang Indonesia terhadap PDB terkini
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto dipastikan berkomitmen untuk menjaga rasio utang negara tetap di bawah 40 persen. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto.
Kebijakan tersebut ditegaskan seiring dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Jadi, pemerintah tidak akan menambah beban utang secara signifikan.
"Terkait dengan rasio utang strict (tegas) di bawah 40 persen," katanya dalam Ngobrol Seru by IDN Times, dikutip Jumat (10/10/2025).
1. Rasio utang Indonesia tetap terkendali
Airlangga menyatakan, rasio utang Indonesia masih bisa dijaga di bawah 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), posisi yang dinilai paling rendah di antara negara-negara anggota G20.
Negara G20 adalah kelompok 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia yang berkumpul untuk membahas isu-isu ekonomi dan keuangan global, termasuk di dalamnya adalah Indonesia.
"Nah juga terkait dengan rasio utang kita bisa jaga di bawah 40 persen dan ini terendah di G20," sebutnya.
2. Perbandingan utang dengan negara lain
Sebagai perbandingan, Airlangga menyebut rasio utang Indonesia berada di angka 38,8 persen, jauh lebih rendah dibandingkan Jepang yang mencapai 237 persen atau bahkan Amerika Serikat di atas 124 persen.
Negara-negara lain seperti Inggris hampir 96 persen, China 88 persen, dan India 82 persen. Kondisi itu menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan rasio utang relatif rendah di tingkat dunia.
"Bayangkan Indonesia 38,8, Jepang 237 persen. Jadi utangnya lebih besar daripada PDBnya. Amerika juga diatas 124 persen. Inggris mendekati 96 persen, Cina juga 88 persen, dan India 82 persen," ujarnya.
3. Rasio utang Indonesia terhadap PDB terkini
Posisi utang pemerintah pusat hingga akhir Juni 2025 mencapai Rp9.138,05 triliun. Jumlah tersebut menurun dibandingkan posisi Mei 2025 sebesar Rp9.177,48 triliun.
Namun, bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, posisi utang pemerintah tercatat meningkat 10,34 persen (year on year/yoy).
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Suminto menjelaskan, nominal utang per Juni 2025 setara dengan 39,86 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Jadi, per akhir Juni 2025, debt to GDP ratio-nya sebesar 39,86 persen, satu level yang cukup rendah dan moderat dibanding banyak negara,” ujar Suminto di kawasan Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).
