Prabowo Mau Pecah Kementerian PUPR, Bakal Atasi Masalah Perumahan?

10 Okt 2024, 18:45 WIB

Pengamat Properti, Anton Sitorus. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Jakarta, IDN Times - Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, dikabarkan akan memecah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian PUPR bakal terpecah menjadi dua, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.

Pengamat Properti, Anton Sitorus setuju dengan pemisahan tersebut. Menurutnya, dengan Kementerian Perumahan yang berdiri sendiri, penyelesaian masalah perumahan di Indonesia bisa lebih fokus.

“Tapi paling tidak itu udah memberikan arahan bahwa fokus pemerintah untuk perumahan ini akan lebih besar dibanding sebelumnya,” kata Anton usai diskusi Penguatan BUMN Menuju Indonesia Emas di Sarinah, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

1. Digabung saat pemerintahan Jokowi

Ilustrasi rumah subsidi. (IDN Times/Dhana Kencana)

Kementerian Perumahan memang sebelumnya berdiri sendiri dan baru digabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum sejak Presiden Joko “Jokowi” Widodo menjabat pada 2014 lalu. Sehingga, Anton mengatakan langkah Prabowo akan mengembalikan entitas negara di sektor perumahan untuk berdiri sendiri.

“Kalau saya bilang sih lebih bagus ya, karena kan dulu awalnya memang itu kan dipisah antara PU dan perumahan. Jadi kalau misalnya dibalikin lagi seperti dulu, saya pikir lebih bagus dan lebih efektif,” ucap Anton.

2. Menanti program perumahan Prabowo

Potret komplek perumahan bersubsidi dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). (dok. Kementerian PUPR)

Anton mengatakan, berdasarkan data Susenas, angka backlog rumah baru di Indonesia mencapai 10 juta unit, dan jumlah rumah yang kurang layak huni mencapai 27 juta unit. Diperkirakan kebutuhan rumah di Indonesia mencapai 1,5 juta per tahun sampai dengan 2045.

Dalam mengatasi masalah perumahan, menurut Anton bergantung pada program yang diusung Prabowo.

“Jadi mengenai bisa apa enggaknya kan tergantung nanti programnya seperti apa,” tutur Anton.

Prabowo sendiri punya program ambisius, yakni membangun 3 juta rumah per tahun, alias 15 juta rumah selama 5 tahun menjabat.

3. Sosok Menteri Perumahan yang diperlukan Indonesia

Potret komplek perumahan bersubsidi dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). (dok. Kementerian PUPR)

Anton berharap, sosok yang akan mengisi kursi Menteri Perumahan adalah orang yang memiliki pemahaman mendalam terkait perumahan atau properti. Jika tidak, dia berharap tim di belakang sosok yang akan menjadi Menteri Perumahan punya kapabilitas dan pemahaman mendalam di sektor perumahan.

“Paling enggak dia punya tim yang emang bagus gitu. Dari profesional, dari stakeholder, dari property yang memang sudah punya pengalaman gitu. Kalau memang sosok menterinya bukan dari orang ini ya,” tutur Anton.

Di sisi lain, Ketua Satgas Perumahan Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo sebelumnya memberikan sinyal bahwa Fahri Hamzah akan menjadi Menteri Perumahan di Kabinet Prabowo.

Hashim mengatakan Prabowo punya target membangun 15 juta rumah selama 5 tahun menjabat, sehingga tugas Fahri Hamzah akan berat.

"Tugasnya Pak Fahri dan rekannya nanti berat. Tapi kita di sini untuk menunjang dan membantu mereka untuk sukseskan program satu periode 15 juta, Insya Allah," kata Hashim dalam PROPERTINOMIC: Sukseskan Program Pembangunan 3 Juta Rumah di Jakarta.