Profil Yasa Artha Trimanunggal, Perusahaan Penyedia Molis buat BGN

Mengutip situs resminya, Yasa Artha Trimanunggal adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik, pengadaan umum, alat kesehatan, dan ekspor-impor yang didirikan sejak 2016 dan berdomisili di Jakarta, tepatnya di Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Yasa Artha Trimanunggal juga menjalankan bisnis pengadaan motor listrik. Perusahaan tersebut menyediakan armada kendaraan roda dua bertenaga listrik dalam skala besar untuk memenuhi kebutuhan operasional sebuah organisasi, baik itu perusahaan swasta, instansi pemerintah, maupun pelaku usaha lainnya.

Berdasarkan info di situs resminya, Yasa Artha Trimanunggal beroperasi hampir di seluruh pulau di Indonesia, kecuali Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Yasa Artha Trimanunggal dipimpin oleh Direktur Utama bernama Yenna Yuniana. Tidak banyak informasi yang bisa digali tentang Yenna di media sosial.

Namun, pada November 2025 silam, Yenna pernah diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) Kemensos TA 2020.

Sebelum menjalin kerja sama dengan BGN lewat pengadaan motor listrik, Yenna pernah berhubungan dengan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) melalui Yasa Artha Trimanunggal berupa pembelian pesawat untuk anak usahanya, yakni PT Semuwa Aviasi Mandiri (SAM Air).

Kala itu, Yenna diketahui membeli 12 unit peawat yang diproduksi oleh PTDI. Adapun rinciannya adalah membeli duaunit pesawat Cassa 212 dan 10 unit pesawat N219 dari PTDI.

Kedua jenis pesawat tersebut menurut rencana digunakan untuk suplai pangan nasional hingga ke daerah-daerah terpencil, serta menjadi moda transportasi udara bagi wilayah kepulauan Indonesia.

Sebelumnya, viral sejumlah video yang menampilkan sepeda motor berlogo BGN di media sosial. Hal ini ditanggapi oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang menjelaskan pengadaan motor itu merupakan bagian dari perencanaan anggaran 2025 dan ditujukan untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi Kepala SPPG

"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Meski demikian, Dadan memastikan motor tersebut hingga saat ini belum didistribusikan ke pihak terkait. Menurutnya, kendaraan yang telah tersedia masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan.

"Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan," kata Dadan.

Dia juga mengatakan, proses realisasi pengadaan motor secara bertahap dimulai pada Desember 2025. Sementara itu, terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai jumlah pengadaan mencapai 70 ribu unit, Dadan menegaskan kabar tersebut tidak benar atau hoaks.

"Informasi 70 ribu unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25 ribu unit yang dipesan di 2025," kata Dadan.