Proyek 3 Juta Rumah Berpeluang Kerek Industri Asuransi, Ini Skemanya
Jakarta, IDN Times - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai program-program prioritas yang dicanangkan pemerintah bisa ikut mengerek peluang untuk industri asuransi. Salah satu yang berpeluang besar bagi industri asuransi adalah program tiga juta rumah.
"Adanya berbagai program prioritas pemerintah seperti program pembangunan tiga juta rumah dan program makan bergizi gratis tentunya memiliki potensi bagi industri asuransi," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono di Jakarta, dikutip, Rabu (29/1/2025).
1. Keterlibatan asuransi dengan skema AJK
Dalam kesempatan lainnya, Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa keterlibatan asuransi untuk memberikan perlindungan terhadap debitur maupun kreditur jika debitur tidak mampu melanjutkan pembayaran kredit rumah.
“Konkretnya yang bisa dilakukan adalah skema asuransi jiwa kredit (AJK) yang bisa diberikan untuk debitur,” ujar Ogi.
2. Skema AJK pun harus dibarengi dengan program lainnya
Menurutnya, skema ini harus di-bundling dengan program yang sudah ada. Alhasil, pada subsidi yang diberikan pemerintah untuk proyek ini, ada bagian untuk pembayaran untuk Imbal Jasa Penjaminan (IJP) atau premi untuk asuransi jiwa yang jumlahnya tidak terlalu besar.
"Kalau itu dilakukan dengan tiga juta rumah itu feasible dilakukan pertanggungan untuk asuransi jiwa kreditnya," tegasnya.
Di sisi lain, OJK telah melakukan diskusi kepada asosiasi di sektor perasuransian. Secara umum, industri asuransi secara keseluruhan siap berkomitmen untuk mendukung seluruh program pemerintah. Hasilnya, disepakati skema konsorsium sebagai mekanisme untuk pertanggungan asuransi jiwa kredit dan perlindungan properti.
“Untuk asuransi umum, kita bisa memberikan perlindungan properti terhadap risiko kebakaran, banjir, dan gempa bumi. Semua ini dapat dibundling menjadi satu produk perlindungan untuk konsumen,” ungkap Ogi.
3. Pemerintah telah bangun 40 ribu rumah
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah telah membangun 40 ribu unit rumah dalam rangka program pembangunan 3 juta rumah per tahun.
Pembangunan tersebut terhitung sejak Prabowo dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024. Jumlahnya pun akan terus bertambah untuk mengejar target.
"Jadi, kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40 ribu rumah yang sudah kita bangun per 20 Oktober. Ya, dan itu juga akan terus bertambah," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Rabu (8/1/2025).
Pria yang akrab disapa Ara itu menyampaikan pemerintah telah menerapkan kebijakan prorakyat dalam pemerintahan Prabowo, dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga.
Langkah-langkah yang diambil mencakup pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari 5 persen menjadi 0 persen, pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama enam bulan untuk rumah di bawah Rp2 miliar.
Pemerintah juga mempercepat proses perizinan. Prosedur yang sebelumnya memakan waktu 45 hari kini diselesaikan dalam 10 hari, dan di Kota Tangerang hanya empat jam.
"Ini hal yang positif, bisa diikuti oleh kota dan kabupaten yang lain supaya bupati-bupati, wali kota berlomba-lomba membuat kebijakan sistem SDM, supaya rakyat makin mudah, makin murah, makin cepat untuk mengurus perumahannya," ujarnya.
