Jakarta, IDN Times - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar angka, melainkan pilihan politik pemerintah dalam menentukan arah penggunaan sumber daya negara.
Menurut Puan, APBN menentukan sektor yang diprioritaskan serta manfaat yang harus dirasakan langsung oleh masyarakat.
“APBN adalah pilihan politik tentang ke mana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan rakyat,” kata Puan saat membuka Rapat Paripurna DPR RI ke-1 Masa Persidangan 1 tahun sidang 2026-2027, Jumat (14/8/2026).
Puan mengatakan, besaran APBN terus meningkat secara signifikan dalam dua dekade terakhir. Pada 2000, belanja negara berada di kisaran Rp197 triliun.
Kemudian pada 2010, angkanya meningkat menjadi Rp1.126 triliun. Artinya, dalam kurun waktu 10 tahun, belanja negara meningkat hampir enam kali lipat.
Sementara itu, pada 2026, APBN telah mencapai sekitar Rp3.842 triliun atau hampir 20 kali lipat dibandingkan dengan 2000.
“APBN tahun 2027 yang sebentar lagi diumumkan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati belanja Rp4.000 triliun,” ujarnya.
Puan menilai angka tersebut memang sangat besar. Namun, besarnya anggaran tidak otomatis berarti apabila penggunaannya belum mampu menjawab persoalan masyarakat.
Menurutnya, hampir Rp4.000 triliun merupakan angka yang mungkin sulit dibayangkan oleh masyarakat.
Namun, bagi petani yang menunggu hasil panen, anak yang ingin melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya, masyarakat kurang mampu yang membutuhkan layanan kesehatan, hingga pencari kerja yang ingin menghidupi keluarganya, ukuran keberhasilan APBN adalah manfaat yang mereka rasakan.
“Mungkin tidak ada satu pun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang hampir sebesar Rp4.000 triliun. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar,” kata Puan.
“Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panen menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apa pun terasa tidak bermakna apabila belum menjawab harapan dan urusan rakyat,” lanjutnya.
Karena itu, Puan menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah dalam APBN benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang nyata.