Puan Sebut APBN Harus Dinilai dari Kinerja yang Penuhi Harapan Rakyat
- Ketua DPR Puan Maharani menyebut APBN mencerminkan arah kebijakan dan pilihan politik pemerintah, termasuk penentuan prioritas serta manfaat sumber daya negara bagi rakyat.
- Puan menyoroti kenaikan belanja negara dari Rp197 triliun pada 2000 menjadi Rp3.842 triliun pada 2026, atau hampir 20 kali lipat.
- Ia memperkirakan APBN 2027 mendekati Rp4.000 triliun, namun menegaskan keberhasilannya harus diukur dari pemenuhan kebutuhan dan perbaikan kehidupan rakyat.
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menjadi cerminan arah kebijakan pemerintah. APBN disebut Puan sebagai pilihan politik.
Menurut Puan, APBN menentukan ke mana sumber daya negara akan diarahkan. Termasuk juga soal siapa yang menjadi prioritas dan apa manfaat yang bisa dirasakan rakyat.
Puan lalu menyoroti kecenderungan APBN yang terus naik angkanya sejak 2000 lalu.
“Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 trilliun, tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp 3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2028).
Puan memprediksi, APBN 2027 yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto juga akan kembali naik.
“APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp4.000-an triliun,” kata Puan.
Meski nilai APBN terus bertambah besar, Puan mengingatkan angka tersebut tidak akan berarti apabila belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Oleh karena itu, APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik,” kata Puan.
