QRIS-BI Fast Selamatkan RI dari Krisis akibat COVID-19, Benarkah?
Jakarta, IDN Times - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengklaim layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), BI Fast, dan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) berhasil menyelamatkan RI dari krisis pandemik COVID-19.
Saat itu, aktivitas masyarakat terbatas seiring pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Tapi hadirnya QRIS telah memudahkan transaksi tanpa harus menggunakan uang, guna menghindari penyebaran virus corona.
"QRIS, BI Fast ini, SNAP menyelamatkan Indonesia dari krisis. Waktu COVID-19 waktu itu, terkurung di rumah mau beli makan, gak bisa keluar, coba kalau gak ada QRIS, gak ada BI Fast, harus keluar waktu COVID-19," kata Perry dalam Indonesia Bersama Masyarakat (BIRAMA), Kamis (30/11/2023).
1. QRIS hilangkan interaksi tunai saat COVID-19 melanda dunia
Dengan adanya layanan itu juga memudahkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan tunai kepada masyarakat.
"Petugas pemerintah bagi-bagi uang kena COVID-19 yang orang-orang tua yang miskin (diberikan) uang tunai, mau ke toko, kena COVID-19. Penjual toko kena COVID-19, dalam uang ada COVID-19. Alhamdulillah QRIS menyelamatkan Indonesia dari COVID-19," jelas Perry.
2. Bakal capai target, pengguna QRIS capai 43,4 juta
Perluasan implementasi QRIS pada 2023 ditempuh dengan menargetkan 45 juta pengguna dengan volume transaksi 1 miliar.
Meski realisasi hingga kuartal III 2023 mencatat 41,8 juta, dengan terbanyak yaitu 28,7 juta pengguna di wilayah Jawa, tetapi BI optimistis target pengguna 45 juta QRIS dapat dicapai hingga akhir 2023.
Berdasarkan jumlah pengguna QRIS pada Oktober telah mencapai 43,4 juta pada Oktober 2023. Volume QRIS telah mencapai 555,1 juta transaksi.
Sebagai informasi, QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia, agar proses transaksi dengan QR Code lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.
3. Kebijakan sistem pembayaran digital terus diakselerasi
Menurutnya kebijakan sistem pembayaran akan terus diarahkan untuk mengakselerasi lebih lanjut ekonomi dan keuangan digital nasional. Hal ini sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.
Dengan begitu, struktur industri yang sehat dan efisien, serta infrastruktur aman dan handal yang fokus pada lima program, yakni:
- Pengembangan BI-FAST yang interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi dengan Gerbang Pembayaran Nasional
- Pengembangan BI-RTGS Generasi ke-3 yang modern, multi-currency dan berstandar internasional, serta interkoneksi dengan modernisasi sistem operasi moneter Bank Indonesia
- Pengembangan pusat data transaksi pembayaran didukung inovasi dan pemanfaatan Artificial Intelligence
- Pengembangan Rupiah Digital sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesiam
- Perluasan kerja sama sistem pembayaran ritel antarnegara melalui QRIS dan BI-FAST secara bilateral dengan negara ASEAN dan sejumlah negara Asia lainnya.
