RI Bayar Utang Rp1.000 Triliun Tiap Tahun? Ini Kata Sri Mulyani
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons kritikan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), yang menyebutkan pemerintah membayar utang sekitar Rp1.000 triliun dalam setahun.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah mengelola utang secara prudent. Secara rutin, kata dia, pemerintah merencanakan alokasi kebutuhan pembayaran utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.
"Kita kalau lihat dari data dan pengelolaan utang tiap tahun kita, utang itu kan ada beberapa jangka waktunya. Pasti untuk yang tempo maupun pembayaran utangnya itu sudah ada di dalam APBN dan itu masuk dalam strategi pembiayaan tiap tahun. Itu yang kita lakukan," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (23/5.2023).
Sri Mulyani tidak membenarkan ataupun menampik pernyataan JK yang menyebut pembayaran utang pemerintah setiap tahunnya mencapai Rp1.000 triliun. Meski begitu, dia memastikan, pembayaran utang pemerintah sampai saat ini, masih terjaga dengan baik dan dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
"Jadi dalam hal itu, yang paling penting prinsipnya yang jatuh tempo bisa dibayar, yang kemudian beban utang tetap manageable, itu yang masuk dalam sustainability," ucapnya.
1. Pemerintah rogoh kocek Rp1.000 triliun per tahun, untuk bayar utang
Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla menyebut pemerintah membayar utang hingga Rp1.000 triliun per tahun. Nilai ini, dikatakannya paling tinggi sepanjang sejarah Indonesia.
"Pak AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) tadi mengatakan utang besar, betul. Setahun bayar utang lebih Rp1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," ujar JK dikutip dari Youtube PKSTV, Senin (23/5/2023).
Menurutnya, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi Indonesia mendatang, mulai dari masalah ekonomi, politik, keamanan dan sosial. Berbagai risiko tersebut, harus diantisipasi, agar tidak terulang (krisis).
2. Utang kuartal I tembus Rp7.879 triliun
Kementerian Keuangan mencatat, utang Indonesia hingga akhir Maret 2023, mencapai Rp7.879,07 triliun. Utang ini naik Rp17,39 triliun dibandingkan posisi utang pada Februari yang tercatat Rp7.861,68 triliun.
Sementara itu, apabila dibandingkan periode yang sama di tahun lalu utang tercatat Rp7,052 triliun artinya terjadi peningkatan 11,7 persen (yoy).
3. Batas maksimal rasio utang 60 persen
Ssepanjang kuartal I, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 39,17 persen. Meski terjadi peningkatan rasio utang dibandingkan bulan Februari dan Maret 2022.
Namun rasio utang, Indonesia terpantau masih aman dan terkendali. Karena dalam ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas maksimal rasio utang sebesar 60 persen PDB
