Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Rincian Gaji PPPK Paruh Waktu Operator Layanan Operasional

Penyerahan SK PPPK
Penyerahan SK PPPK (diskominfo.bandaacehkota.go.id)
Intinya sih...
  • Operator layanan operasional bertanggung jawab atas kegiatan teknis dan operasional yang menunjang kinerja pemerintahan.
  • Besaran gaji PPPK paruh waktu operator layanan operasional diatur dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025, mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) di wilayah masing-masing.
  • PPPK paruh waktu juga bisa mendapatkan tunjangan transportasi, makan, kinerja, dan insentif tambahan untuk mendukung kegiatan lapangan dan proyek teknis khusus.
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Pemerintah melalui Kementerian PANRB resmi mengumumkan pembukaan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu 2025. Salah satu posisi yang dibuka adalah operator layanan operasional, jabatan teknis yang bertugas mendukung kegiatan administratif dan lapangan di instansi pemerintahan. Rekrutmen ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja fungsional di berbagai daerah Indonesia.

Berdasarkan ketentuan terbaru, pegawai paruh waktu akan memperoleh gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat mereka bekerja. Formasi ini juga terbuka bagi pegawai non-ASN yang telah mengikuti seleksi tahun sebelumnya namun belum lulus. Lalu, berapa gaji PPPK paruh waktu operator layanan operasional dan apa saja tunjangannya? Simak penjelasannya berikut ini!

1. Tugas operator layanan operasional

Pelantikan PPPK
Pelantikan PPPK (fu.uinjkt.ac.id)

Operator layanan operasional bertanggung jawab atas kegiatan teknis dan operasional yang menunjang kinerja pemerintahan. Mereka membantu memastikan fasilitas, kendaraan, dan perlengkapan kerja selalu dalam kondisi baik. Posisi ini menuntut kedisiplinan dan tanggung jawab tinggi agar layanan publik berjalan lancar.

Berikut beberapa tugas utama operator layanan operasional:

  • Menyiapkan dan memeriksa kendaraan dinas sebelum digunakan.
  • Mengemudikan kendaraan dinas untuk keperluan kedinasan pimpinan atau staf.
  • Merawat dan membersihkan kendaraan agar tetap dalam kondisi prima.
  • Memeriksa masa berlaku surat kendaraan dan melaporkan bila mendekati habis.
  • Melaporkan kerusakan kendaraan atau alat operasional kepada atasan.
  • Melaksanakan tugas kedinasan tambahan sesuai perintah atasan.
  • Menyampaikan saran teknis untuk memperbaiki efisiensi kerja instansi.

Tugas ini bisa berbeda tergantung unit kerja tempat mereka ditempatkan. Di beberapa lembaga, operator juga bisa terlibat dalam penyusunan laporan, pengelolaan data, hingga dokumentasi teknis. Dengan fleksibilitas itu, posisi ini menjadi salah satu kunci lancarnya pelayanan publik di pemerintahan.

2. Info gaji PPPK paruh waktu operator layanan operasional

Penyerahan SK PPPK
Penyerahan SK PPPK (TribunnewsSultra.com/Dewi Lestari)

Besaran gaji PPPK paruh waktu operator layanan operasional diatur dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025. Gajinya minimal setara dengan gaji pegawai non-ASN sebelumnya atau mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) di wilayah masing-masing. Artinya, setiap provinsi memiliki besaran gaji berbeda sesuai standar upah daerah.

Berikut daftar UMP 2025 di seluruh Indonesia sebagai acuan gaji PPPK paruh waktu:

  • Aceh: Rp3.685.616
  • Sumatera Utara: Rp2.992.559
  • Sumatera Barat: Rp2.994.193,47
  • Riau: Rp3.508.776,22
  • Jambi: Rp3.234.535
  • Sumatera Selatan: Rp3.681.571
  • Bengkulu: Rp2.670.039,39
  • Lampung: Rp2.893.070
  • Bangka Belitung: Rp3.876.600
  • Kepulauan Riau: Rp3.623.654
  • DKI Jakarta: Rp5.396.761
  • Jawa Barat: Rp2.191.232,18
  • Jawa Tengah: Rp2.169.349
  • DI Yogyakarta: Rp2.264.080,95
  • Jawa Timur: Rp2.305.985
  • Banten: Rp2.905.119,90
  • Bali: Rp2.996.561
  • Nusa Tenggara Barat: Rp2.602.931
  • Nusa Tenggara Timur: Rp2.328.969,69
  • Kalimantan Barat: Rp2.878.286
  • Kalimantan Tengah: Rp3.473.621,04
  • Kalimantan Selatan: Rp3.496.195
  • Kalimantan Timur: Rp3.579.313,77
  • Kalimantan Utara: Rp3.580.160
  • Sulawesi Utara: Rp3.775.425
  • Sulawesi Tengah: Rp2.915.000
  • Sulawesi Selatan: Rp3.657.527,37
  • Sulawesi Tenggara: Rp3.073.551,70
  • Gorontalo: Rp3.221.731
  • Sulawesi Barat: Rp3.104.430
  • Maluku: Rp3.141.700
  • Maluku Utara: Rp3.408.000
  • Papua Barat: Rp3.615.000
  • Papua Barat Daya: Rp3.614.000
  • Papua: Rp4.285.850
  • Papua Selatan: Rp4.285.850
  • Papua Tengah: Rp4.285.848
  • Papua Pegunungan: Rp4.285.850

Dari daftar tersebut, UMP tertinggi ada di DKI Jakarta dengan Rp5.396.761, sedangkan terendah di Jawa Tengah sebesar Rp2.169.349. Dengan acuan ini, besaran gaji PPPK paruh waktu operator layanan operasional akan berbeda tergantung daerah penempatan dan jam kerja yang disepakati. Pemerintah juga menjamin bahwa gaji tidak boleh lebih rendah dari UMP yang berlaku di wilayah masing-masing.

3. Tunjangan yang diterima PPPK paruh waktu

Penyerahan SK PPPK
Penyerahan SK PPPK (diskominfo.bandaacehkota.go.id)

Selain gaji pokok, PPPK paruh waktu juga bisa mendapatkan beberapa jenis tunjangan. Besarannya bergantung pada kebijakan instansi dan kemampuan anggaran daerah. Meski nilainya tidak sebesar ASN penuh waktu, tunjangan ini tetap menjadi bentuk penghargaan terhadap kinerja dan tanggung jawab pegawai.

Jenis tunjangan yang bisa diterima antara lain:

  • Tunjangan transportasi untuk mendukung kegiatan lapangan.
  • Tunjangan makan berdasarkan kehadiran dan jam kerja.
  • Tunjangan kinerja (tukin) bagi instansi yang telah menetapkannya.
  • Insentif tambahan untuk kegiatan operasional tertentu atau proyek teknis khusus.

Dengan adanya tunjangan ini, PPPK paruh waktu tetap memiliki jaminan kesejahteraan yang layak. Pemerintah berupaya memberikan hak-hak pegawai secara proporsional agar tetap termotivasi bekerja dengan baik. Jadi, meskipun statusnya paruh waktu, kesejahteraan dan kontribusi mereka tetap mendapat perhatian penuh.

Posisi operator layanan operasional PPPK paruh waktu menjadi peluang menarik bagi tenaga teknis yang ingin berkarier di pemerintahan. Dengan gaji mengikuti UMP dan tambahan tunjangan, posisi ini memberikan stabilitas serta fleksibilitas kerja. Jadi, kalau kamu tertarik berkontribusi di sektor publik dengan sistem kerja yang lebih fleksibel, formasi ini layak kamu pertimbangkan di 2025.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.
Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Anata Siregar
EditorAnata Siregar
Follow Us

Latest in Business

See More

Senyum UMKM di Banyuwangi: Omzet Melejit, Penjualan Laris Manis

09 Nov 2025, 23:44 WIBBusiness