Satgas Digeber, Pemerintah Siap Geser Anggaran yang Tak Optimal
- Anggaran siap direlokasi ke program lainnya
- Hasil evaluasi anggaran yang tidak optimal akan dialihkan ke K/L lain yang memiliki program lebih siap.
- Menteri Keuangan membentuk kelompok kerja untuk memantau kinerja belanja K/L yang belum optimal.
- Pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa terakselerasi lebih cepat
- Satgas akan memastikan setiap program pemerintah berjalan efektif dan anggaran diserap secara optimal.
- Diharapkan laju pertumbuhan ekonomi bisa mencapai di atas 5,5 persen dengan adanya stimulus dan koordinasi lintas kementerian.
Jakarta, IDN Times – Pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap realisasi anggaran di seluruh kementerian dan lembaga (K/L). Langkah ini dilakukan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk memastikan pelaksanaan program-program prioritas nasional berjalan sesuai target, mengingat waktu menuju akhir tahun semakin terbatas.
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, mengatakan Satgas tersebut memiliki tiga kelompok kerja (pokja) utama, salah satunya berfokus pada pemantauan realisasi anggaran.
Ia menambahkan, tim saat ini sedang menelaah data anggaran dari masing-masing K/L, termasuk pagu, tingkat penyerapan, dan perkiraan (outlook) hingga akhir tahun. Hasil evaluasi tersebut ditargetkan rampung pada akhir Oktober 2025.
"Jadi kita sedang mereviu berbagai anggaran yang sudah dilakukan oleh K/L, berapa pagunya, berapa serapannya, outlooknya berapa, nanti sampai akhir Oktober ini kita evaluasi apakah itu bisa mencapai target atau tidak," ujar Ferry dalam acara Sarasehan 100 Ekonom, Selasa (28/10/2025).
1. Anggaran siap direlokasi ke program lainnya
Ferry menegaskan, jika hasil evaluasi menunjukkan ada K/L yang tidak mampu mencapai target atau memiliki serapan rendah, maka alokasi anggarannya akan dialihkan ke K/L lain yang dinilai memiliki program lebih siap dijalankan.
"Kalau misalnya tidak, diberi catatan dari Pak Menteri Keuangan, ini akan digeser ke teman-teman yang lain yang mempunyai program yang lebih siap," kata Ferry.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan akan membentuk kelompok kerja (pokja) tersebut akan memantau kinerja belanja kementerian/lembaga (K/L) yang belum optimal. Ia menyebut, terdapat 26 K/L yang realisasi belanjanya masih di bawah harapan.
“Ada 26 kementerian yang nanti bergabung di situ. Namun, masing-masing kementerian akan menunjuk perwakilannya,” tutur Purbaya.
Melalui pokja tersebut, Purbaya menjelaskan pemerintah akan secara rutin mengumumkan hasil pemantauan terhadap K/L dengan realisasi belanja yang lambat, sekaligus menyusun langkah-langkah percepatan agar penyerapan anggaran lebih optimal. Selain itu, akan digelar rapat koordinasi besar sedikitnya satu kali setiap bulan untuk membahas perkembangan realisasi belanja K/L. Hasil rapat akan dilaporkan dan diarahkan langsung oleh menteri terkait.
2. Pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa terakselerasi lebih cepat
Purbaya yang juga terlibat dalam Pokja II, menegaskan bahwa Satgas akan memastikan setiap program pemerintah berjalan efektif dan anggaran diserap secara optimal. “Yang penting adalah anggaran benar-benar diserap sesuai programnya tepat sasaran, tepat waktu. Nanti yang tidak diserap akan kami alihkan ke tempat yang lebih bermanfaat,” kata Purbaya.
Dengan adanya Satgas dan koordinasi lintas kementerian, laju pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan bisa mencapai di atas 5,5 persen.
“Dengan adanya stimulus dan program ini, saya harapkan pada triwulan ini ekonomi kita bisa tumbuh di atas 5,5 persen, dan triwulan tahun depan bisa lebih cepat lagi,” ujarnya.
3. Pendapatan negara per September capai Rp1.863,3 triliun
Secara rinci, pendapatan negara hingga September 2025 mencapai Rp1.863,3 triliun, atau turun 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian ini baru 65 persen dari outlook yang ditetapkan sebesar Rp2.865,5 triliun.
Lebih rinci, total penerimaan perpajakan mencapai Rp1.516,6 triliun, terkontraksi 2,9 persen (year on year/yoy). Dari jumlah tersebut, pajak tercatat sebesar Rp1.295,3 triliun atau turun 4,4 persen (yoy), sedangkan bea dan cukai mencapai Rp221,3 triliun, tumbuh 7,1 persen (yoy).
Di sisi lain, belanja negara terealisasi sebesar Rp2.234,8 triliun atau 63,4 persen dari outlook, namun masih terkontraksi 0,8 persen (yoy). Secara lebih rinci, belanja pemerintah pusat tercatat Rp1.589,9 triliun atau turun 1,6 persen (yoy), terdiri atas belanja K/L sebesar Rp800,9 triliun, belanja non-K/L sebesar Rp789 triliun, dan transfer ke daerah Rp644,9 triliun.
