Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai PPATK Terbaru 2025

Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Berikut rincian gaji pegawai PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) berdasarkan golongan PNS tahun 2025, yang masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil. PPATK merupakan lembaga pemerintah nonkementerian, sehingga seluruh pegawainya berstatus ASN dan mengikuti sistem penggajian nasional. Gaji Pegawai PPATK Berdasarkan Golongan 2025

1. Golongan I (Lulusan SD/SMP)

Golongan ini biasanya ditempati oleh pegawai pelaksana atau staf dengan pendidikan dasar.

2. Golongan II (Lulusan SMA/SMK/D3)

Umumnya diisi oleh pegawai pelaksana terampil atau staf administrasi dengan pendidikan menengah hingga diploma.

3. Golongan III (Lulusan S1–S3)

Golongan ini adalah kelompok terbesar di PPATK karena sebagian besar pegawainya berasal dari latar belakang pendidikan sarjana dan pascasarjana.

4. Golongan IV (Pejabat Struktural dan Senior)

Golongan ini diisi oleh pejabat eselon, analis utama, dan pimpinan bidang strategis di PPATK.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam rakor tahunan 2023 PPATK di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1/2023) (IDN Times/Rivera Jesica Souisa)

Tunjangan khusus bagi pegawai PPATK diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Tunjangan ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas beban kerja, tanggung jawab, risiko, serta kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme.

PPATK merupakan lembaga strategis yang menangani data keuangan lintas lembaga, sehingga pegawainya memiliki tingkat kerahasiaan dan risiko tinggi dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, pemerintah memberikan tunjangan kinerja (tukin) atau tunjangan khusus dengan nominal yang cukup besar dibandingkan ASN di lembaga lain. Berdasarkan Lampiran Perpres Nomor 84 Tahun 2019, berikut adalah rincian tunjangan khusus pegawai PPATK sesuai kelas jabatan:

ilustrasi bonus (IDN Times/Aditya Pratama)

Jabatan Analis Transaksi Keuangan merupakan salah satu posisi fungsional utama di PPATK yang memiliki peran vital dalam menganalisis, menelusuri, dan mengidentifikasi pola transaksi keuangan mencurigakan yang berpotensi terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau pendanaan terorisme. Karena sifat pekerjaannya yang membutuhkan keahlian tinggi, pemerintah memberikan tunjangan jabatan fungsional khusus kepada mereka. Analis Transaksi Keuangan di PPATK memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka bertugas:

Tingkat kesulitan pekerjaan ini tinggi karena melibatkan kerahasiaan data, analisis big data keuangan lintas lembaga, serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.

Tunjangan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2007 dan diperbarui melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan PPATK. Besaran tunjangan disesuaikan dengan kelas jabatan dan tingkat fungsional analis, mulai dari jenjang pertama hingga utama. Berdasarkan data terkini dan penyesuaian tunjangan kinerja PPATK tahun 2025, berikut perkiraan besaran tunjangan jabatan fungsional Analis Transaksi Keuangan:

Nominal tersebut belum termasuk gaji pokok ASN, tunjangan keluarga, tunjangan anak, dan uang makan yang juga diterima setiap bulan.

Dok. Istimewa

PPATK adalah Financial Intelligence Unit (FIU). PPATK merupakan perwakilan pemerintah untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. Menurut Pasal 40 UU 8/2010, PPATK adalah lembaga untuk melakukan pencegahan dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Pengelolaan data dan informasi PPATK dan dipakai sebagai mana mestinya. Pengawasan untuk mengawasi kepatuhan dari pihak pelapor.

Tugas utama PPATK adalah menerima, menganalisa dan meneruskan hasil laporan transaksi keuangan. Secara umum, tugas dan wewenang PPATK berkaitan dengan kecurigaan adanya kasus pencucian uang.

Tugas PPATK:

PPATK memiliki kewenangan untuk mendapatkan data yang diperlukan guna pembuatan laporan. PPATK juga menetapkan pedoman pencegahan tindak pidana berdasarkan transaksi keuangan atau tidak pidana terkait lainnya. 

ilustrasi PPATK (youtube.com/PPATK Indonesia)

1. Apakah tunjangan khusus PPATK sama untuk semua pegawai?

Tidak. Tunjangan khusus PPATK ditentukan menurut kelas jabatan, sehingga pegawai dengan jabatan lebih tinggi menerima tunjangan lebih besar.

2. Apakah Analis Transaksi Keuangan mendapatkan tunjangan jabatan tambahan?

Ya, selain tunjangan khusus, Analis Transaksi Keuangan sebagai jabatan fungsional utama mendapatkan tunjangan jabatan tersendiri sesuai kelas jabatan.

3. Bagaimana perbandingan gaji pokok dan tunjangan khusus PPATK?

gaji pokok sebagai ASN mendasar, sedangkan tunjangan khusus PPATK bisa melebihi gaji pokok untuk jabatan tinggi. Contoh: kelas jabatan 16 bisa punya tunjangan khusus sebesar Rp47,5 juta.

4. Apakah tunjangan jabatan Analis Transaksi Keuangan berubah-ubah?

Ya, besaran tunjangan jabatan Analis bisa disesuaikan jika ada revisi kelas jabatan atau peraturan baru yang mengatur tunjangan PPATK.

5. Apakah total penghasilan PPATK selalu begitu besar seperti hitungan di atas?

Tidak selalu. Penghasilan aktual bisa lebih rendah karena pemotongan pajak, tunjangan yang belum dibayarkan penuh, atau jika pegawai belum memenuhi syarat kinerja untuk mendapatkan tunjangan khusus secara penuh.