Jakarta, IDN Times - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menilai kebijakan fiskal pemerintah di bawah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam setahun terakhir memainkan dua peran sekaligus.
"Di satu sisi, pemerintah berupaya memperkuat penerimaan negara. Di sisi lain, pemerintah tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui belanja negara dan berbagai stimulus," kata Shinta kepada IDN Times, Rabu (9/9/2026).
Shinta menjelaskan, dari sisi penerimaan, pemerintah sejauh ini tidak mengandalkan kenaikan tarif pajak secara umum. Upaya peningkatan penerimaan lebih diarahkan pada perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, integrasi data, digitalisasi administrasi melalui Coretax, serta penguatan pengawasan.
"Pada prinsipnya arah ini kami apresiasi karena tax ratio Indonesia sendiri masih relatif rendah. Setelah mencapai sekitar 10,39 persen pada 2022, tax ratio terus turun menjadi single digit pada 2025, atau sekitar 9,31 persen. Pada 2026, pemerintah menargetkan tax ratio kembali meningkat menjadi 10,48 persen," ujar Shinta.
Menurut dia, ruang untuk meningkatkan penerimaan negara masih cukup besar. Namun, upaya tersebut sebaiknya ditempuh melalui perluasan basis pajak.
Selain itu, dia menambahkan, melalui formalisasi ekonomi, bukan dengan menambah beban bagi pelaku usaha yang selama ini telah memenuhi kewajiban perpajakan.
Shinta menuturkan, beban perpajakan tidak hanya berkaitan dengan besaran tarif. Pelaku usaha juga menghadapi biaya kepatuhan atau compliance cost, seperti waktu, dokumen, proses administrasi, sumber daya, serta kepastian penyelesaian kewajiban dan hak perpajakan.
"Karena itu, kami berharap digitalisasi perpajakan benar-benar menghasilkan simplifikasi dan kepastian, bukan sekadar memindahkan proses yang kompleks ke dalam sistem digital," ujarnya.