Soal Diskon Tarif Listrik 50 Persen, Erick Tunggu Arahan Airlangga
- Pemerintah akan memberikan diskon tarif listrik 50% pada 5 Juni 2025 untuk pelanggan dengan daya di bawah 1.300 VA.
- PT PLN (Persero) akan melaksanakan pemberian diskon tersebut, menunggu arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah akan kembali memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen pada 5 Juni 2025 mendatang. Nantinya, PT PLN (Persero) yang akan melaksanakan pemberian diskon tersebut.
Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan dalam menugaskan PLN, dirinya masih menunggu arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
"Iya, tunggu suratnya dari beliau (Airlangga)," kata Erick usai menghadiri Indonesia Sharia Forum (ISF) 2025 di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (26/5/2025).
1. Sudah rapat dengan Airlangga
Erick mengaku penugasan itu sudah dibahas dengan Airlangga. Dia mengatakan, soal penugasan memang menjadi kewenangan di Kementerian BUMN.
"Sudah (dibahas), ada beberapa inisiasi yang Pak Menko juga dorong. Kita lagi tunggu," ujar Erick.
2. Soal diskon yang diberikan kepada pelanggan dengan daya di bawah 1.300 VA
Airlangga sendiri menyebutkan, pemberian diskon kali ini diberikan hanya kepada pelanggan dengan daya di bawah 1.300 VA. Erick mengatakan, ada beberapa hal yang telah pertimbangkan dalam menetapkan penerima diskonnya.
"Ya itu adalah pertimbangan dari Pak Menko, bukan saya," tutur Erick.
3. Bahlil belum tahu soal rencana pemberian diskon tarif listrik
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengaku belum menerima laporan terkait rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk Juni-Juli 2025.
Dia menegaskan setiap kebijakan insentif harus melalui pembahasan bersama kementerian terkait, namun hingga saat ini laporan mengenai kebijakan tersebut belum diterimanya.
"Saya enggak tahu apakah di teknis sudah ada atau belum, saya belum tahu. Yang jelas sampai hari ini saya belum mendapat laporan itu," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta.
