Transformasi Sawit dari Hulu ke Hilir Jadi Syarat Ekonomi 8 Persen
- Transformasi sistem agribisnis sawit dari hulu ke hilir menjadi syarat pertumbuhan ekonomi 8 persen Indonesia.
- Komoditas sawit berpengaruh pada ekspor dan rantai nilai ekonomi, namun tata kelola dan keberlanjutan lingkungan menjadi tantangan.
- Penguatan industri sawit membutuhkan kebijakan preventif, adaptif terhadap risiko iklim, serta koordinasi antar lembaga yang kuat.
Jakarta, IDN Times - Target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar delapan persen dinilai sulit tercapai tanpa transformasi mendasar pada sistem agribisnis nasional, khususnya industri kelapa sawit. Komoditas ini dinilai strategis karena berpengaruh pada ekspor sekaligus seluruh rantai nilai ekonomi dari hulu ke hilir.
“Kalau target pertumbuhan ekonomi delapan persen ingin tercapai, sawit adalah salah satu komoditas yang memungkinkan itu. Tanpa transformasi sistem agribisnis sawit dari hulu ke hilir, target tersebut akan sulit terwujud,” ujar Ketua Pembina Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Bungaran Saragih, dalam forum Prasasti Insights, dikutip Jumat (6/2/2026).
1. Pertanian dan sawit kontribusi 62 persen terhadap PDB
Bungaran menekankan, jika sektor pertanian dan pangan dihitung secara menyeluruh, kontribusinya terhadap PDB nasional mencapai 62 persen. Namun, kontribusi ini sering tidak tercermin dalam kebijakan yang masih sektoral dan terfragmentasi.
Sejak era reformasi, Indonesia menjadi produsen dan eksportir sawit terbesar dunia. Komoditas ini menjadi penopang ekonomi saat krisis finansial 1998, krisis global 2008, hingga pandemi Covid-19.
Namun, skala industri yang besar membawa tantangan baru, mulai dari tata kelola, keberlanjutan lingkungan, hingga tekanan global.
“Karena sawit sudah tumbuh sangat besar dan kompleks, kita tidak bisa lagi mengelolanya dengan pendekatan lama. Sawit harus dikelola sebagai sistem agribisnis yang utuh, dari petani, industri, hingga pasar global,” tegas Bungaran.
2. Kebijakan terintegrasi untuk ketahanan industri
Sejalan dengan Bungaran, Prasasti Center for Policy Studies menilai penguatan industri sawit membutuhkan kebijakan preventif dan antisipatif. Fokusnya: menghadapi risiko iklim dan tuntutan standar tata kelola global.
Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, menyebut risiko iklim kini bukan tantangan jangka panjang, tetapi kenyataan yang memengaruhi kinerja sektor strategis.
“Diperlukan pendekatan kebijakan yang membangun ketahanan industri secara menyeluruh dari hulu ke hilir, serta adaptif terhadap risiko iklim dan standar tata kelola global,” ujarnya.
Fragmentasi kebijakan dan lemahnya koordinasi antar lembaga dapat menghambat penguatan industri sawit. Forum Prasasti Insights hadir sebagai ruang dialog pemerintah, pelaku industri, dan akademisi untuk merumuskan kebijakan berbasis data.
3. Tantangan produktivitas perkebunan rakyat
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas, Teguh Sambodo, menekankan perlunya fondasi baru industri sawit yang maju, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan agenda hilirisasi sawit untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.
Teguh menyoroti tantangan struktural, terutama rendahnya produktivitas perkebunan rakyat. Banyak tanaman sawit berumur lebih dari 25 tahun, sementara program peremajaan sawit rakyat belum optimal.
“Tanpa perbaikan produktivitas dan percepatan peremajaan kebun rakyat, upaya hilirisasi dan peningkatan nilai tambah akan sulit berjalan optimal,” ujarnya.
Ke depan, kompleksitas industri sawit akan meningkat. Dibutuhkan kebijakan yang mendorong ekosistem industrialisasi kondusif dan berkelanjutan, mempertimbangkan produktivitas, tata kelola, dan kesiapan menghadapi risiko iklim serta dinamika pasar global.
Melalui forum ini, Prasasti berharap dialog lintas pemangku kepentingan menjadi pijakan kebijakan terintegrasi jangka panjang. Dengan transformasi sistem agribisnis sawit yang inklusif dan berkelanjutan, komoditas ini diharapkan tetap menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan pilar ketahanan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
