Sri Mulyani Jamin APBN Mampu Antisipasi Stagflasi hingga Resesi

Pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya, serta meningkatnya risiko stagflasi dan ketidakpastian pasar keuangan global menjadi perhatian dari KSSK.

Tekanan inflasi global terus meningkat seiring dengan tingginya harga komoditas akibat berlanjutnya gangguan rantai pasok, yang diperparah oleh berlanjutnya perang di Ukraina, juga meluasnya kebijakan proteksionisme terutama di bidang pangan. 

"Berbagai negara terutama Amerika Serikat telah merespons naik dan tingginya inflasi dengan mengetatkan kebijakan moneter, dan juga lebih agresif di dalam meningkatkan suku bunganya sehingga menyebabkan pemulihan ekonomi di AS tertahan. Dan ini juga meningkatkan terjadinya fenomena stagflasi, yaitu inflasi tinggi yang dikombinasikan dengan kondisi perekonomian yang melemah," paparnya.

Pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, termasuk AS, Eropa, Jepang, China dan India diperkirakan akan lebih rendah dari proyeksi pertumbuhan ekonomi yang diterbitkan sebelumnya.

"Ini disertai juga dengan makin meningkatnya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya resesi di Amerika Serikat maupun juga di Eropa," tambahnya.

Seperti diketahui Bank Dunia dan IMF telah merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun ini.

Selain itu, ketidakpastian di pasar keuangan global akibat tingginya inflasi di negara maju dan pengetatan dari kebijakan moneter, mengakibatkan aliran keluar modal asing khususnya investasi portofolio dan itu juga menekan nilai tukar di berbagai negara berkembang.

Sri Mulyani memastikan, APBN terus melanjutkan kinerja yang positif dan baik. Realisasi pendapatan negara pada akhir Juni mencapai Rp1.317,2 triliun. Angka tersebut adalah 58,1 persen dari target APBN yang sudah direvisi ke atas melalui revisi Perpres 98/2022. 

Pencapaian penerimaan negara sebesar Rp1.317,2 triliun itu mengalami pertumbuhan 48,5 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan penerimaan negara pada Juni 2021.

Dari sisi belanja negara di APBN telah terealisasi Rp1.243,6 triliun. Realisasi tersebut adalah 40 persen dari pagu yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp876,5 triliun atau 38,1 persen dari pagu anggaran, dan belanja transfer ke daerah dan dana desa yang mencapai Rp367,1 triliun atau 45,6 persen dari pagu anggaran. 

Dengan perkembangan penerimaan dan belanja tersebut, pelaksanaan APBN hingga akhir Juni 2022 masih mencatatkan posisi surplus Rp73,6 triliun atau 0,39 persen terhadap PDB.

"Kinerja APBN yang positif dan membaik ini menjadi modal yang sangat baik untuk mengantisipasi perkembangan gejolak dan ketidakpastian perekonomian global," ujarnya.

"Pemerintah akan terus menjaga daya tahan ekonomi Indonesia termasuk dengan menggunakan instrumen fiskal atau APBN melalui berbagai instrumen yang dimiliki, termasuk belanja negara terutama subsidi dan kompensasi yang menjadi shock absorber dari gejolak harga-harga global, terutama di bidang pangan dan energi," tambahnya.