Sri Mulyani Prediksi Anggaran Kesehatan Bengkak Jadi Rp300 Triliun
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memperkirakan, anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk klaster kesehatan akan membengkak menjadi lebih dari Rp300 triliun dari yang sebelumnya Rp214,95 triliun.
"Total anggaran kesehatan tahunan diproyeksikan di atas Rp300 triliun. Sebuah angka luar biasa besar," kata Sri Mulyani dalam acara diskusi daring, Rabu (4/8/2021).
1. Anggaran kesehatan sudah dua kali naik tapi serapan masih rendah
Pada 17 Juli 2021, Sri Mulyani mengatakan, anggaran kesehatan naik lagi dari Rp193 triliun menjadi Rp214,95 triliun. Kini anggaran tersebut diperkirakan naik lebih dari Rp300 triliun.
Padahal pada Senin, 2 Agustus, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menyebut, realisasi anggaran kesehatan baru Rp65,55 triliun atau 30,49 persen dari pagu Rp214,95 triliun.
2. Pemerintah juga sudah meningkatkan anggaran perlindungan sosial
Tidak hanya kesehatan, sebelumnya pemerintah juga sudah meningkatkan anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) dari Rp153,86 triliun naik menjadi Rp187,84 triliun.
Airlangga mengatakan, realisasi anggaran untuk klaster Perlinsos mencapai Rp91,84 triliun atau 48,89 persen dari pagu Rp187,84 triliun.
Bantuan yang diberikan dari klaster Perlinsos ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 7,44 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako, serta Bantuan Sosial Tunai (BST).
"Bantuan sosial kita tingkatkan dari PKH, Kartu Sembako. PKH untuk 10 juta masyarakat paling bawah, Kartu Sembako untuk 18,8 juta dan ditambah Kartu Sembako tambahan atau BST untuk tambahan 10 juta lagi, dan kita tambahkan lagi 5,9 juta penerima," papar Sri Mulyani.
3. Varian Delta COVID-19 mengganggu pemulihan ekonomi Indonesia
Diberitakan sebelumnya, Sri Mulyani menyebut, munculnya varian Delta COVID-19 membuat pemulihan ekonomi Indonesia menjadi terganggu. Padahal pemerintah sempat yakin tahun ini akan jadi momentum pemulihan ekonomi dari pandemik COVID-19.
Pemerintah lalu melakukan banyak penyesuaian kebijakan yang berpengaruh pada memomentum pemulihan perekonomian. Termasuk kebijakan pembatasan masyarakat yang terus dilakukan.
"Tapi ini tidak berarti kita menyerah, kita harus terus merekalibrasi, merevisi, dan melakukan penyesuaian sehingga kita tetap yakin pada momentum pemulihan tersebut yang saya yakin masih sangat kuat, dan juga dari sisi kemampuan kita untuk menahan dan mengatasi pandemik penyebaran COVID-19," kata Bendahara Negara ini.
