Sri Mulyani Rogoh Rp5,23 T dari APBN untuk Tambah Anggaran Pilkada
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan akan memberikan tambahan Rp5,23 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pelaksanaan pilkada yang akan dilakukan tahun ini. Biasanya, pelaksanaan pilkada tidak dibiayai oleh APBN, melainkan berasal dari APBD daerah masing-masing.
"Untuk pilkada tadi ya total anggaran dari pilkada yang sebelum ada protokol kesehatan Rp15,23 triliun dan didanai oleh APBD. Dengan adanya protokol kesehatan anggaranya (meningkat) menjadi Rp20,46 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual APBN Kita, Selasa (22/9/2020).
1. Pencairan anggaran untuk pilkada sudah dilakukan
Secara rinci, dari total anggaran senilai Rp15,23 triliun untuk Pilkada, sebesar Rp14,2 triliun atau 93,2 persen telah dicairkan. Sementara itu Rp1,025 triliun masih dalam proses pencairan.
Sedangkan anggaran dari APBN sudah dicairkan melalui dua tahap, yakni senilai Rp157,4 miliar di tahap I dan Rp237,4 miliar di tahap II.
2. Anggaran KPU dan Bawaslu meningkat
Sri Mulyani menuturkan, adanya protokol kesehatan membuat anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sebesar Rp15,01 triliun. Senilai Rp10,24 triliun didanai oleh APBD dan Rp4,77 triliun disokong oleh APBN.
"Sudah dilakukan pencairan Rp941,4 miliar dan kedua Rp2,84. posisi awal September," tutur dia.
Selanjutnya, anggaran Bawaslu Rp3,93 triliun didanai oleh APBD senilai Rp3,46 triliun dan tambahan dari APBN sebesar Rp4,74 miliar. "Ini (pencairannya) sudah dibuat dalam dua tahapan," tambah dia.
3. Pengamanan pilkada sudah sesuai penganggaran
Sementara itu untuk anggaran pengamanan pilkada, tercatat sebesar Rp1,52 triliun. Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, anggarannya sudah sesuai.
"Sebagaian pillada kan dari APBD. Sebagian daerah sudah mentransfer 100 persen dan lainnya akan di cek," ujarnya.
