Sri Mulyani Tambah Anggaran Mobil Dinas Pejabat, Ini Rinciannya

13 Mei 2023, 10:00 WIB

Ilustrasi mobil dinas. (IDNTimes/Dicky)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan menambah anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas pejabat, tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

Melalui PMK tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menetapkan biaya pengadaan kendaraan dinas untuk pejabat eselon I sebesar Rp878.913.000 per unit, sebelumnya Rp735.340.000.

"Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga," tulis PMK 49/2023.

1. Rincian anggaran pengadaan mobil dinas

Ilustrasi mobil dinas. IDN Times/ istimewa

Berikut rincian anggaran pengadaan kendaraan dinas berdasarkan provinsi:

Pejabat eselon I Rp878.913.000
Aceh Rp641.995.000
Sumatra utara Rp642.137.000
Riau Rp659.136.000
Kepulauan Riau Rp634.886.000
Jambi Rp684.521.000
Sumatra Barat Rp599.334.000
Sumatra Selatan Rp776.179.000
Lampung Rp622.872.000
Bengkulu Rp835.112.000
Bangka Belitung Rp676.692.000
Banten Rp628.463.000
Jawa Barat Rp616.154.000
DKI Jakarta Rp708.826.000
Jawa Tengah Rp639.680.000
DI Yogyakarta Rp795.363.000
Jawa Timur Rp764.021.000
Bali Rp724.066.000
Nusa Tenggara Barat Rp642.214.000
Nusa Tenggara Timur Rp704.101.000
Kalimantan Barat Rp674.016.000
Kalimantan Tengah Rp717.102.000
Kalimantan Selatan Rp651.964.000
Kalimantan Timur Rp658.627.000
Kalimantan Utara Rp701.167.000
Sulawesi Utara Rp602.581.000
Gorontalo Rp596.309.000
Sulawesi Barat Rp669.654.000
Sulawesi Selatan Rp586.696.000
Sulawesi Tengah Rp634.637.000
Sulawesi Tenggara Rp702.278.000
Maluku Rp662.761.OOO
Maluku Utara Rp694.312.000
Papua Rp677.687.000
Papua Barat Rp836.055.000
Papua Barat Daya Rp836.055.000
Papua Tengah Rp677.687.000
Papua Selatan Rp677.687.000
Papua Pegunungan Rp677.687.000

2. Ketentuan untuk pengadaan mobil listrik

Peresmian penggunaan kendaraan listrik sebagai mobil dinas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. (dok. Kemenko Marves)

Sri Mulyani juga mengatur pengadaan kendaraan listrik untuk dinas melalui PMK 49/2023. Khusus pengadaan kendaraan dinas berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya.

Selain itu, pelaksanaan pengadaan KBLBB sebagai kendaraan dinas harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

"Standar barang dan standar kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku," tulis PMK tersebut.

3. Ketentuan lain terkait pengadaan mobil dinas

IDN Times/Daruwaskita

Dijelaskan bahwa satuan kerja baru yang sudah ada ketetapan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), pengadaan kendaraan dinasnya dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia.

PMK juga mengatur bahwa apabila kebutuhan kendaraan operasional telah dipenuhi melalui mekanisme sewa kendaraan maka pengadaan melalui pembelian tidak diperkenankan lagi.