Sri Mulyani soal Ancaman Trump Tambah Tarif 10% untuk Negara BRICS
- Rencana tarif tambahan 10% Trump untuk negara BRICS menambah ketidakpastian ekonomi global
- Indonesia tengah melakukan negosiasi tarif dagang dengan AS, pemerintah perlu strategi agar RI tak dapat tarif tambahan 10%
- Indonesia belum memiliki daya tawar baru terkait kebijakan teranyar Trump, perlu lobi-lobi dengan Trump dan Pemerintah AS
Jakarta, IDN Times – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai rencana Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, untuk memberlakukan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap negara-negara anggota BRICS berpotensi menambah ketidakpastian dalam perekonomian global.
“Sikap seperti ini menunjukkan bahwa situasi global saat ini sangat dinamis dan penuh ketidakpastian,” ujar Sri Mulyani usai rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Gedung DPR, Senin (7/7/2025).
1. Kemenkeu pantau berbagai perkembangan tarif dagang Trump
Rencana kebijakan tarif tersebut disampaikan Trump dalam pidatonya yang bertepatan dengan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, pada 6–7 Juli 2025. Di sisi lain, Indonesia juga tengah melakukan negosiasi tarif dagang dengan pemerintah AS, seiring akan berakhirnya masa penundaan kebijakan tarif pada 9 Juli 2025 mendatang.
Berdasarkan dokumen yang diterima IDN Times, pemerintah Indonesia menawarkan berbagai bentuk kerja sama pembelian produk AS senilai 34 miliar dolar AS atau sekitar Rp550,8 triliun (kurs Rp16.200 per dolar AS) sebagai respons terhadap kebijakan tarif resiprokal. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan AS dijadwalkan berlangsung pada 7 Juli 2025.
“Kami terus mengikuti perkembangan ini, karena Indonesia masih dalam proses pembicaraan dengan pemerintah Amerika,” kata Sri Mulyani.
2. Pemerintah perlu atur strategi agar RI tak dapat tarif tambahan 10 persen
Dengan kebijakan Trump teranyar untuk kenakan tarif tambahan 10 persen bagi anggota BRICS, maka pemerintah diminta perlu mencari strategi agar Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump tidak memberikan tambahan tarif 10 persen untuk impor yang dilakukan Indonesia dari Negeri Paman Sam.
"Itu kan tinggi sekali bagi negara seperti Indonesia, untuk bisa memiliki harga yang lebih rendah daripada pesaingnya untuk tujuan pasar Amerika. Jadi memang cobalah Indonesia menggunakan berbagai cara diplomasi dan langsung memetakan," ujar ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Law and Economics Studies (Celios), Bhima Yudhistira kepada IDN Times, Senin (7/7/2025).
Bhima menambahkan, tambahan tarif tersebut akan membuat Indonesia semakin kehilangan daya saing dengan Vietnam dan Thailand di kawasan ASEAN.
"Maka yang akan lebih diuntungkan satu adalah Vietnam, kemudian Thailand yang akan diuntungkan dengan adanya tarif tambahan 10 persen. Artinya produk-produk Indonesia bisa kurang kompetitif dibandingkan dengan produk yang dihasilkan oleh Vietnam untuk tujuan ekspor ke Amerika," ujar Bhima.
3. Indonesia belum memiliki daya tawar baru terkait kebijakan teranyar Trump
Terkait hal tersebut, Bhima menilai Indonesia belum memiliki daya tawar untuk melakukan lobi-lobi dengan Trump dan Pemerintah AS. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto dan juga jajarannya tentu tidak menduga jika Trump memutuskan memberikan tarif tambahan bagi negara-negara anggota BRICS.
"Nah oleh karena itu mungkin Indonesia bisa mendorong pada BRICS ya untuk melakukan negosiasi dengan Trump. Menjadi semacam negosiasi blok perdagangan BRICS gitu ya, itu mungkin yang bisa dilakukan saat ini sehingga Indonesia bisa terbebas dari tarif tambahan 10 persen," tutur Bhima.
