Subsidi-Kompensasi BBM Diproyeksi Turun Jadi Rp138,5 Triliun
- Estimasi subsidi BBM turun menjadi Rp138,5 triliun akibat penurunan harga minyak, menghemat Rp35,8 triliun.
- Alokasi subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2024 mencapai total Rp407 triliun.
Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang mencakup kompensasi awalnya dianggarkan sebesar Rp174,36 triliun. Namun, dengan tren penurunan harga minyak di 2024, estimasi kebutuhan subsidi tersebut diproyeksikan turun menjadi Rp138,5 triliun alias terjadi penghematan Rp35,8 triliun.
"Subsidi BBM itu Rp174,36 triliun, ini plus kompensasi, tetapi karena harga minyak lagi turun sekarang sampai dengan 2024, kita perkirakan Rp138,5 triliun," kata Bahlil di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Kamis (14/11/2024).
1. Total subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp407 triliun
Bahlil menyebut, alokasi subsidi dan kompensasi komoditas energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mencapai total Rp407 triliun.
Rincian alokasi tersebut meliputi subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp181,6 triliun, subsidi dan kompensasi BBM Rp138,5 triliun, serta subsidi untuk liquefied petroleum gas (LPG) sebesar Rp87 triliun.
"Jadi APBN kita Rp407 triliun itu hanya untuk subsidi," ucap Bahlil.
2. Pemeintah mau ubah skema subsidi BBM dan listrik
Bahlil telah mengantongi tiga skema perombakan subsidi BBM dan listrik agar lebih tepat sasaran. Dia menyampaikan tim yang dipimpinnya tengah bekerja intensif untuk mencari formulasi terbaik terkait kebijakan subsidi.
Tim tersebut berupaya menyusun skema yang lebih tepat sasaran agar subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
"Saya belum bisa menjelaskan secara detail karena masih dalam pembahasan karena tunggu kami laporkan kepada Bapak Presiden dulu. Kalau sudah putus baru kami laporkan kepada Bapak Ibu, anggota DPR," kata Bahlil.
3. Tiga formulasi subsidi BBM dan listrik
Bahlil menjelaskan, timnya sedang mempertimbangkan beberapa formulasi subsidi agar lebih tepat sasaran. Skema pertama yang diusulkan adalah mengalihkan seluruh subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat.
Namun, dia menyebutkan dengan skema tersebut, fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, UMKM, dan transportasi umum yang sebelumnya mendapat subsidi tidak akan lagi menerima bantuan tersebut.
Bahlil juga mengungkapkan adanya alternatif kedua, yaitu tetap memberikan subsidi dalam bentuk barang bagi fasilitas umum untuk menjaga kestabilan inflasi, sementara sebagian besar subsidi untuk masyarakat dialihkan ke dalam bentuk BLT.
"Atau alternatif ketiga. Alternatif ketiga adalah kita lagi memformulasikan agar sebagian yang disubsidi barang itu bisa dinaikkan angkanya," ujarnya.
