Telkomsel Jadi Operator 5G Pertama di Indonesia

Diterimanya SKLO juga menandakan, Telkomsel semakin dekat dalam mewujudkan transformasi digital di Indonesia yang komprehensif melalui penyediaan dan penyelenggaraan jaringan dan layanan 5G. Setyanto mengatakan Telkomsel berkomitmen akan memanfaatkan teknologi 5G tidak hanya pada pengembangan layanan dan produk yang memberi manfaat bagi masyarakat atau industri, melainkan berkontribusi untuk membantu mencetak hingga mengembangkan talenta digital yang andal serta mampu bersaing secara global.

"Kami berharap, hadirnya teknologi 5G bukan hanya meningkatkan level gaya hidup digital masyarakat Indonesia untuk menjadi smart digital user. Melainkan, juga mendorong lahirnya smart digital preneur yang dapat menciptakan lebih banyak peluang dan lapangan pekerjaan baru melalui ragam inovasi teknologi digital bagi seluruh masyarakat Indonesia," jelasnya.

Setyanto mengatakan SKLO ini menjadi bukti Telkomsel secara sah dan resmi memenuhi seluruh persyaratan serta regulasi yang berlaku. Hingga akhirnya, menjadi operator pertama yang dapat mengoperasikan layanan 5G secara komersial di Indonesia.

"Kami mengucapkan apresiasi atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Bapak Menteri beserta jajaran di Kementerian Kominfo RI, untuk mengawal pelaksanaan Uji Laik Operasi (ULO) 5G bagi Telkomsel. Hingga, menginsipirasi kami untuk menjalankan rencana strategis pemerintah dalam pengembangan teknologi terbaru sebagai bagian dari akselerasi pemerataan ekosistem broadband dan digital yang inklusif di Indonesia," ujarnya.

Sejak diusulkan hingga dinyatakan sebagai pemenang lelang frekuensi 2,3 GHz, sehingga memperoleh alokasi tambahan 20 MHz oleh Kemkominfo RI, Telkomsel bergerak cepat dalam mengakselerasi persiapan implementasi 5G di Indonesia. Salah satunya dengan menjalankan rangkaian proses ULO sesuai yang disyaratkan Kemkominfo RI dalam rangka mempersiapkan implementasi teknologi 5G.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, yang merupakan peraturan turunan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar).