Tim Teknis Finalisasi Prosedur Pembiayaan Program 3 Juta Rumah
Jakarta, IDN Times - Prosedur skema pembiayaan program tiga juta rumah tengah di finalisasi tim teknis, yang dipimpin Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan Bank Indonesia (BI) sudah sepakat merelaksasi giro wajib minimum perbankan yang bisa digunakan untuk sektor perumahan, dalam rangka menyukseskan program pembangunan dan renovasi tiga juta rumah.
"Menindaklanjuti support dari pada Bank Indonesia. Melalui relaksasi giro wajib minimum, uang perbankan yang ada di Bank Indonesia, yang tujuannya bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah dan renovasi tiga juta rumah,” ujarnya dalam Konferensi Pers di Kementerian Keuangan, Kamis (20/2/2035).
1. BI siap mendukung asta cita Presiden Prabowo
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan pihaknya berkomitmen penuh untuk mendukung program-program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto.
"Kami yakin bahwa program-program Astacita ini akan secara bertahap meningkatkan pertumbuhan kita sampai ke angka 8 persen," jelasnya.
3. BI beri insentif likuiditas makroprudensial ikut sukseskan program 3 juta rumah
Untuk mendorong program tiga juta rumah, BI pun memberikan insentif likuiditas makroprudensial, yaitu dengan menurunkan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) yang berasal dari perbankan.
Apalagi dalam Rapat Dewan Gubernur kemarin, BI juga meningkatkan insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dari paling besar 4 persen, menjadi paling besar 5 persen dari dana pihak ketiga (DPK).
Besaran insentif KLM pada sektor perumahan dinaikkan secara bertahap dari Rp23 triliun menjadi sekitar Rp80 triliun, untuk mendukung program Asta Cita Pemerintah di bidang perumahan, yang berlaku mulai 1 April 2025.
"Kami akan terus melihat kembali, mengkaji dukungan-dukungan apalagi dari kebijakan-kebijakan Bank Indonesia, termasuk kebijakan insentif likuiditas tadi untuk sektor lainnya, termasuk hilirisasi di sektor pertanian," ungkap Perry.
3. APBN siap bantu realisasikan program 3 juta rumah
Sementara, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 telah mengalokasikan anggaran Rp18 triliun, untuk memberikan dukungan untuk 220 ribu umah bagi masyarakat berpendapatan rendah.
FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang termasuk program pemerintah, menargetkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah.
"Untuk fasilitas likuiditas yang dikombinasikan dengan PMN di PT SMF untuk mendukung 220 ribu MBR yang bunganya hanya 5 persen (selama) 20 tahun. Bapak (Menteri PKP, Maruarar Sirait) dalam hal ini memiliki target yang lebih tinggi dan kita mendukung mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan," kata Sri Mulyani.
"Sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis baik dari kami di Kementerian Keuangan, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo," sambungnya.
Menkeu mengaku optimistis dalam mencapainya target program tiga juta rumah, karena terdapat berbagai instrumen yang dapat mendukung program tersebut, seperti perbaikan rumah untuk masyarakat serta skema bantuan uang muka yang telah tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kita akan terus evaluasi dan bahkan juga kalau perlu ditingkatkan skalanya (untuk mendukung program), sehingga (bisa) mencapai target yang ingin dicapai. Skala untuk meningkatkannya ini yang sedang kita bahas bersama Bank Indonesia dan kami, serta sektor perbankan terutama Himbara yang di bawah Menteri BUMN, Erick Thohir," tegasnya.
Berbagai langkah dan upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, tidak hanya dalam hal perumahan, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
