Tiru China, Menkop UKM Usulkan Aturan HPP di E-Commerce

29 Nov 2023, 19:43 WIB

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki dalam acara pelepasan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Rumania merangkap Republik Muldova, Meidyatama Suryodiningrat; dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Vatikan, Michael Trias Kuncahyono di kantor pusat IDN Media, Jakarta, Jumat (14/7/2023). (IDN Times/Herka Yanis)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengaku sudah mengusulkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Padahal aturan tersebut baru berlaku pada 26 September lalu.

Adapun yang akan diusulkan adalah larangan penjualan produk di bawah harga pokok produksi (HPP) pada perniagaan elektronik (e-commerce). Ia menjelaskan larangan penjualan barang di bawah HPP juga sudah diterapkan di China.

"Saya sudah sampaikan di rakor (rapat koordinasi) Menteri Koordinator Ekonomi, perlu revisi UU Permendag mengenai peraturan tidak boleh menjual HPP di bawah," kata Teten dikutip, Rabu (29/11/2023).

1. HPP bakal jaga bisnis e-commerce dalam negeri

ilustrasi e-commerce (IDN Times/Aditya Pratama)

Menurut Teten, revisi ini bertujuan untuk menjaga bisnis di e-commerce dalam negeri tetap berkelanjutan dalam menghadapi persaingan global, serta terhindar dari monopoli pasar.

"Kita harus meniru China, di China sudah ada pengaturan bahwa platform digital di e-commerce enggak boleh ada yang memonopoli market. Bila 20-30 persen itu hal yang wajar tapi kalau ada yang menguasai hingga 70-80 persen market maka bisnisnya akan tidak sustainable," ungkapnya.

2. Sistem burning money bakal picu monopoli

Ilustrasi e-commerce (IDN Times/Arief Rahmat)

Menurutnya, jika e-commerce terlalu banyak bakar uang atau burning money akan memperbesar market share dan akan memukul e-commerce dalam negeri.

"(Bakar uang) akan memukul e-commerce itu sendiri, akan terjadi monopoli pasar digital kita oleh salah satu platofrm karena kekuatan kapital yang sangat besar. Dan di sisi lain, bisa juga memukul pelaku UMKM, pedagang offline. Ini kan masih dalam proses pembahasan oleh pemerintah," tutur Teten.