Prabowo Mau Perjanjian Dagang dengan Uni Eropa Rampung Awal 2025
- Presiden Prabowo Subianto targetkan percepatan penyelesaian IEU-CEPA dan perjanjian perdagangan bebas lainnya.
- Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Presiden Prabowo agresif dalam mendorong penyelesaian secepat mungkin.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan perjanjian perdagangan bebas lainnya.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam "KADIN Indonesia Reception Dinner: Strengtening Indonesia's Diplomacy through Global Partnership and Collaboration" di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.
"Presiden Prabowo menargetkan penyelesaian IEU-CEPA dan perdagangan bebas lainnya," kata dia, Jumat (1/11/2024).
1. Perjanjian IEU-CEPA ditargetkan rampung pada awal 2025
Mantan Menteri Perindustrian (Menperin) itu menyebut, Presiden Prabowo menunjukkan sikap agresif dalam mendorong langkah-langkah tersebut dan meminta jajarannya untuk mengupayakan penyelesaian secepat mungkin.
Airlangga menyatakan, harapannya kesepakatan ekonomi Indonesia dengan negara-negara di benua Eropa tersebut dapat rampung pada kuartal I-2025.
"Saya pikir presiden sangat agresif dan ingin kami melakukan yang terbaik agar semua selesai secepatnya pada kuartal pertama tahun depan," paparnya.
2. Prabowo mau posisi Indonesia setara Vietnam dan Thailand
Airlangga menyatakan, pembukaan kerja sama antarnegara dan pembukaan pasar baru sebagai langkah strategis untuk membuat posisi Indonesia setara dengan negara-negara seperti Vietnam dan Thailand.
Langkah tersebut, menurut Airlangga, sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang bertujuan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah internasional.
"Saya rasa membuka kerja sama antarnegara dan membuka pasar baru akan membuat Indonesia setara dengan Vietnam dan Thailand, sesuai dengan tujuan Presiden Bapak Prabowo," sebutnya.
3. Indonesia dorong keanggotaan di OECD hingga BRICS
Indonesia juga terus memproses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Indonesia juga berupaya bergabung dengan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).
Namun, implementasi penuh Regional Comprehensive Economic Partnership dan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) masih menjadi tantangan. Indonesia telah meratifikasi pilar-pilar IPEF dan berencana menyerahkan memorandum awal untuk OECD dengan harapan kebijakan Indonesia sejajar dengan negara maju.
Airlangga menambahkan, Menteri Luar Negeri Indonesia telah menghadiri pertemuan BRICS dan Indonesia memberi sinyal untuk bergabung. Hal itu menunjukkan komitmen terhadap kerja sama ekonomi yang inklusif dan kebijakan terbuka.
"Jadi, dengan implementasi semua perjanjian yang sedang diproses Indonesia, ini menunjukkan komitmen bahwa kebijakan ekonomi Indonesia akan tetap terbuka serta tidak berpihak. Kami bekerja sama dengan semua pihak demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia," tuturnya.
