Prabowo Minta Masukan OECD untuk Program Makan Bergizi Gratis
- Presiden Prabowo meminta masukan dari OECD terkait program makan bergizi gratis dan meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan produktivitas nasional.
- Airlangga menyampaikan bahwa Prabowo telah menerima kunjungan Sekjen OECD untuk membahas perkembangan ekonomi Indonesia dan target pertumbuhan ekonomi pada 2025.
- Laporan OECD memberikan masukan terkait peningkatan produktivitas untuk mendukung target ekonomi nasional, serta proses aksesi Indonesia ke OECD sedang berlangsung.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) terkait program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah.
Dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, pemerintah juga membahas langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan, energi, dan produktivitas nasional.
"OECD dapat memberikan benchmarking daripada data-data dari negara yang tercakup di dalam OECD. Kan ada 38 negara di sana," kata Airlangga dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/11/2024).
1. Prabowo bahas laporan OECD mengenai ekonomi Indonesia
Airlangga menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah menerima kunjungan Sekjen OECD, Mathias Cormann untuk membahas perkembangan ekonomi Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, disampaikan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dinilai realistis dan dapat dicapai, sebagaimana juga tercermin dalam laporan IMF dan Bank Dunia.
"Pada prinsipnya pertemuan untuk menyampaikan report mengenai progres Indonesia. Dan di dalam report yang sudah disampaikan dengan Menteri Keuangan 2 hari yang lalu," ujarnya.
2. OECD optimis target pertumbuhan ekonomi RI dapat dicapai
Hasil laporan OECD memberikan masukan terkait peningkatan produktivitas untuk mendukung target ekonomi nasional. Dia menjelaskan laporan tersebut telah dipublikasikan.
Salah satu poin utama dalam laporan itu adalah evaluasi yang menyimpulkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada 2025 dapat dicapai. Meski demikian, laporan tersebut juga mencantumkan sejumlah catatan yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pemerintah ke depannya.
"Jadi rekomendasinya kan mereka sudah mengevaluasi bahwa capaian 5,2 persen di 2025 itu dapat dicapai. Namun mereka juga ada catatan untuk ke depannya yang juga bisa kita pelajari ke depan," paparnya.
3. Bahas proses Indonesia bergabung sebagai anggota OECD
Airlangga menjelaskan proses aksesi Indonesia ke OECD saat ini sedang berlangsung. Pihaknya akan menunggu arahan Prabowo terkait jadwal dan langkah-langkah selanjutnya, termasuk penetapan target waktu yang sesuai dengan rencana strategis Indonesia.
Aksesi yang dimaksud adalah proses bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh dalam OECD. Prosesnya melibatkan serangkaian penyesuaian kebijakan, standar, dan praktik ekonomi Indonesia agar sejalan dengan ketentuan yang berlaku di organisasi tersebut.
"Kita akan melihat arahan Bapak Presiden selanjutnya mengenai jadwal daripada tindakan selanjutnya dari Indonesia terkait dengan target waktu dan yang lain," tambahnya.
