Trump Larang AS Transaksi dengan 8 Aplikasi Pembayaran Tiongkok

06 Jan 2021, 14:59 WIB

Mantan Presiden Donald J. Trump (Instagram.com/whitehouse)

Jakarta, IDN Times – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali meluncurkan serangan ke Tiongkok dengan menandatangani perintah eksekutif (keputusan presiden) pada hari Selasa (5/11/2020). Hal itu semakin meningkatkan ketegangan dengan mitra dagang utamanya tersebut.

Menurut Gedung Putih, sebagaimana dilaporkan CNBC, perintah eksekutif itu berisi larangan bagi orang Amerika untuk melakukan transaksi dengan delapan aplikasi perangkat lunak Tiongkok, termasuk Alipay milik Ant Group, grup bisnis yang didirkan Jack Ma.

1. Alasan pelarangan

Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbicara kepada wartawan di pesawat Air Force One saat ia kembali dari New Hampshire ke Washington, Amerika Serikat, Jumat (28/8/2020) (ANTARA FOTO/REUTERS/Carlos Barria)

Menurut Reuters yang mengutip seorang pejabat senior pemerintahan, langkah Trump tersebut bertujuan untuk mengekang ancaman terhadap orang Amerika yang ditimbulkan oleh aplikasi perangkat lunak Tiongkok, yang memiliki basis pengguna besar dan akses ke data sensitif.

Perintah tersebut menyatakan bahwa Amerika Serikat harus mengambil tindakan agresif terhadap pengembang aplikasi perangkat lunak Tiongkok untuk melindungi keamanan nasional, jelasnya. Perintah eksekutif itu menugaskan Departemen Perdagangan untuk menentukan transaksi mana yang akan dilarang berdasarkan arahan dalam waktu 45 hari.

Namun demikian, pejabat AS lainnya mengatakan kepada Reuters bahwa Departemen Perdagangan berencana untuk bertindak sebelum 20 Januari, hari pelantikan presiden baru AS, untuk mengidentifikasi transaksi terlarang.

2. Target perintah eksekutif Trump

Website WeChat

Perusahaan yang menjadi target perintah eksekutif Trump itu termasuk QQ Wallet dan WeChat Pay milik Tencent. Selain itu ada juga CamScanner, SHAREit, Tencent QQ, VMate dan WPS Office.

“Dengan mengakses perangkat elektronik pribadi seperti smartphone, tablet, dan komputer, aplikasi perangkat lunak yang terhubung ke China dapat mengakses dan menangkap banyak informasi dari pengguna, termasuk informasi sensitif yang dapat diidentifikasi secara pribadi dan informasi pribadi,” jelas perintah eksekutif itu.

“Pengumpulan data semacam itu akan memungkinkan China untuk melacak lokasi karyawan dan kontraktor federal, dan membuat berkas informasi pribadi,” tambah dokumen itu.

3. Serangan di hari terakhir kepemimpinan Trump

Presiden AS Joe Biden (ANTARA FOTO/REUTERS/Kevin Lamarque)

Perintah yang menekan Tiongkok itu dikeluarkan oleh Trump sekitar dua minggu sebelum Presiden terpilih Joe Biden menjabat. Biden yang memenangkan lebih banyak suara dibandingkan Trump pada pemilihan umum presiden pada November lalu, akan dilantik pada 20 Januari.

Berbeda dengan Trump, Biden tidak banyak bicara tentang bagaimana dia berencana untuk mengatasi ancaman teknologi tertentu dari Tiongkok. Ia bahkan diperkirakan akan mencabut perintah tersebut pada hari pertama masa kepresidenannya. Namun demikian, tim transisinya tidak segera menanggapi permintaan untuk mengomentari masalah tersebut.