Turki Pajaki Yacht 8 Persen, Akhiri Bebas Pajak Barang Mewah

07 Sep 2025, 22:30 WIB

Sanggar Sukma Sijati

Ilustrasi Bendera Turki (freepik.com/freestockcenter)

Intinya sih...

Pemerintah Turki mengenakan pajak konsumsi khusus 8 persen untuk yacht dan kapal rekreasi
Analisis fiskal memperkirakan pajak ini memberikan pemasukan signifikan bagi kas negara, namun ada kekhawatiran dari pelaku industri maritim dan pariwisata
Beberapa investor internasional dan pembeli kapal mewah mulai menimbang ulang keputusan pembelian dengan mempertimbangkan dampak kenaikan biaya

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Turki mengenakan pajak konsumsi khusus sebesar 8 persen untuk yacht, kapal motor, dan kapal rekreasi lainnya. Keputusan ini mengakhiri pembebasan tarif pajak nol persen yang sebelumnya berlaku untuk kapal mewah di negara tersebut.

Pajak tersebut langsung berlaku dan diumumkan melalui dekrit presiden yang dipublikasikan dalam Lembaran Negara. Langkah terbaru ini juga mencakup kapal pesiar kecil serta kapal penumpang yang tidak digunakan untuk navigasi laut.

Dengan kebijakan ini, Turki menegaskan upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara dan mempersempit defisit anggaran yang menargetkan 3,1 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

1. Pengenaan pajak konsumsi khusus pada kapal mewah dan kapal rekreasi

ilustrasi kapal pesiar (unsplash.com/Quan Nguyen)

Melalui dekrit presiden yang diterbitkan di Lembaran Negara, Turki menetapkan pajak konsumsi khusus (Special Consumption Tax - SCT) sebesar 8 persen untuk yacht, kapal motor, dan kapal rekreasi. Sebelumnya, kapal-kapal mewah tersebut menikmati pembebasan pajak ini dengan tarif nol persen. Keputusan tersebut berlaku secara langsung sejak diumumkan, tanpa masa tenggang.

"Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi defisit anggaran secara substansial," kata Menteri Keuangan Turki, Mehmet Simsek.

Simsek menekankan perlunya langkah-langkah fiskal yang tegas agar target defisit sebesar 3,1 persen PDB pada 2025 bisa tercapai. Kebijakan ini juga menjunjung prinsip keadilan dalam pemungutan pajak barang mewah untuk menjaga keberlanjutan fiskal negara.

2. Dampak fiskal dan ekonomi dari pengenaan pajak ini

Para analis fiskal menilai bahwa pengenaan pajak ini akan memberikan pemasukan signifikan bagi kas negara Turki. Pajak konsumsi khusus selama ini sudah diterapkan pada barang mewah lain, seperti mobil dan telepon genggam.

Menurut data pemerintah, pajak ini menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. Namun, ada kekhawatiran dari pelaku industri maritim dan pariwisata, kenaikan pajak ini dapat menurunkan daya saing Turki sebagai destinasi yacht dan kapal mewah yang populer di kawasan Mediterania.

"Pengenaan pajak 8 persen dapat mempengaruhi keputusan pembelian dan tarif sewa kapal, yang berpotensi menurunkan kunjungan dan pendapatan sektor pariwisata maritim," kata seorang perwakilan asosiasi industri yacht, dikutip Business Turkey Today.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Simsek menegaskan, langkah ini sifatnya wajib dan strategis dalam kerangka memperkuat kestabilan ekonomi nasional.

"Peningkatan pendapatan melalui pajak barang mewah adalah kunci untuk mempertahankan layanan publik dan investasi infrastruktur," ucap Simsek pada konferensi pers.

3. Beberapa investor mulai menimbang ulang pembelian kapal mewah

Pengenaan pajak ini dilihat sebagai bagian dari reformasi fiskal Turki yang lebih luas untuk mengatasi tantangan defisit anggaran serta ketidakseimbangan ekonomi. Sejak menjabat lebih dari dua tahun lalu, Menteri Keuangan Mehmet Simsek telah meluncurkan agenda peningkatan pajak pada berbagai sektor barang mewah.

Keputusan ini juga menghapus insentif pajak nol persen yang sebelumnya membuat yacht dan kapal mewah bebas dari beban pajak konsumsi khusus. Kebijakan ini bertujuan menyesuaikan tarif pajak agar sejalan dengan barang-barang mewah lainnya di Turki, sekaligus meningkatkan transparansi dan penerimaan negara.

Namun, pasar merespon hati-hati. Beberapa investor internasional dan pembeli kapal mewah mulai menimbang ulang keputusan pembelian dengan mempertimbangkan dampak kenaikan biaya.

"Pengenaan pajak ini bisa memicu penyesuaian harga dan mengubah dinamika permintaan di pasar yacht Turki," ungkap seorang analis finansial.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.