Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono membantah kabar yang beredar bahwa Menteri Keuagan, Sri Mulyani Indrawati akan mundur dari kabinet Merah Putih. Hal ini dalam merespons kabar yang ramai beredar di publik yang menyebut posisi Sri Mulyani akan mundur dari jabatan menteri keuangan dan digantikan posisinya.
"Sama sekali enggak benar (kabar itu)," ucap Thomas melalui pesan singkat kepada IDN Times, Jumat (14/3/2025).
Perempuan kelahiran Tanjung Karang, Lampung tersebut mendapatkan penugasan pertama di kabinet sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 21 Oktober 2004.
Selanjutnya, pada 5 Desember 2005, Sri Mulyani dilantik menjadi Menteri Keuangan. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani banyak menorehkan prestasi seperti menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, menurunkan biaya pinjaman, dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor.
Pada 2008, dia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setelah Menko Perekonomian, Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI). Setelah SBY kembali jadi presiden RI periode kedua pada 2009, Sri Mulyani tetap pada posisinya sebagai bendahara negara.
Namun pada 1 Juni 2010, Sri Mulyani meninggalkan jabatannya dan menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia.
Selang 6 tahun kemudian, Presiden Joko "Jokowi" Widodo memintanya kembali ke tanah. air. Pada 27 Juli 2016, Sri Mulyani dilantik Jokowi menjadi Menteri Keuangan kembali dalam Kabinet Kerja.
Kemudian, pada 23 Oktober 2019, Sri Mulyani terpilih kembali untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Jabatan ini adalah jabatan menkeu keempat kalinya bagi Sri Mulyani pada kabinet yang berbeda.
Di awal tahun, Sri Mulyani mengumumkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 28 Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Defisit APBN 2025 didesain Rp616,2 triliun. Jadi, defisit Rp31,2 triliun masih dalam target APBN, yaitu 2,53 persen terhadap PDB atau Rp616,2 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis (14/3/2025).
Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp316,9 triliun atau 10,5 persen terhadap target APBN 2025 yang sebesar Rp3.005,1 triliun.
Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp240,4 triliun atau 9,7 persen dari target, dengan rincian Rp187,8 triliun berasal dari penerimaan pajak dan Rp52,6 triliun dari kepabeanan dan cukai.
Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terserap sebesar Rp76,4 triliun atau 14,9 persen dari target. Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari target sebesar Rp3.621,3 triliun.