Rapat akan melibatkan satgas, penegak hukum, dan kementerian terkait
Prabowo Subianto mengancam akan menyita penggilingan padi yang tidak mematuhi kepentingan negara
Prabowo menegaskan penertiban penggilingan padi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945
Jakarta, IDN Times - Pemerintah tengah menindaklanjuti temuan praktik pengoplosan beras kemasan premium yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Mengenai hal tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan menyatakan akan menggelar rapat koordinasi pada Jumat (25/7/2025) untuk membahas perkembangan kasus tersebut.
"Hari Jumat saya rapat itu," kata pria yang akrab disapa Zulhas itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Zulhas mengatakan rapat akan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk Satgas Pangan, aparat penegak hukum, dan kementerian terkait. Dia tidak menjelaskan secara rinci agenda rapat yang direncanakan itu.
"(Rapat) dengan seluruhnya, satgas, penegak hukum, kementerian terkait," tambah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap pengusaha penggilingan padi nakal alias yang tidak mematuhi kepentingan negara.
"Saya katakan saya akan sita penggilingan-penggilingan padi itu. Saya akan sita dan akan saya serahkan kepada koperasi untuk dijalankan," katanya dalam Peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Senin (21/7/2025).
Prabowo menegaskan penertiban penggilingan padi dilakukan berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, sektor tersebut menguasai hajat hidup orang banyak sehingga negara berhak mengaturnya.
Dia menyebut telah berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Agung dan para hakim agung, yang menilai pasal tersebut tidak memerlukan penafsiran tambahan.
Atas dasar pertimbangan di atas, jika pengusaha tetap melawan kepentingan nasional, Prabowo siap mengambil alih dan menertibkan industri penggilingan padi.
"Dan saya tidak salah, saya benar karena mereka mencari keuntungan yang luar biasa," tambahnya.