PPATK: Transaksi Judi Online 2025 Turun 20 Persen Jadi Rp286,84 T

Ilustrasi judi online (IDN Times/Aditya Pratama)

Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah menyampaikan, perputaran dana Rp286,84 triliun tersebut terjadi dalam 422,1 juta transaksi sepanjang 2025. Penurunan nilai transaksi dinilai sebagai hasil dari penguatan pengawasan dan upaya penegakan hukum yang dilakukan secara berkelanjutan.

“Jumlah perputaran dana ini menurun 20 persen jika dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar Rp359,81 triliun,” ujar Natsir dalam siaran pers, dikutip Kamis (29/1/2026).

Selain nilai transaksi, PPATK juga mencatat tren penurunan total deposit judol. Pada 2025, jumlah deposit tercatat sebesar Rp36,01 triliun, turun dari Rp51,3 triliun pada 2024. Penurunan ini terjadi di tengah masih tingginya jumlah masyarakat yang terlibat dalam aktivitas judol.

Ilustrasi pemain judi online (IDN Times/Yosafat Diva Bayu)

PPATK mencatat sebanyak 12,3 juta orang masih melakukan deposit judol sepanjang 2025. Penyetoran dana dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari transfer bank, dompet digital (e-wallet), hingga QRIS.

“Tercatat sebanyak 12,3 juta orang melakukan deposit judol melalui beberapa kanal seperti bank, e-wallet, dan QRIS. Terdapat perubahan modus penyetoran deposit menggunakan QRIS yang meningkat signifikan dibandingkan melalui setoran di bank ataupun e-wallet,” ujar Natsir.

PPATK menyoroti peningkatan signifikan penggunaan QRIS sebagai sarana penyetoran dana judol. Perubahan modus ini menjadi perhatian karena memanfaatkan sistem pembayaran digital yang semakin luas digunakan masyarakat.

ilustrasi judi online (IDN Times/Aditya Pratama)

Menurut PPATK, penurunan nilai transaksi dan total deposit judol tidak terlepas dari penerapan strategi yang dinilai tepat oleh pemerintah. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan sektor swasta, untuk mencegah dan memberantas judol dari berbagai sisi.

“Turunnya nominal deposit dan angka perputaran dana judol disebabkan karena penerapan strategi yang tepat dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan swasta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan judol,” ujar Natsir.

PPATK juga terus menyalurkan Laporan Hasil Analisis (LHA) transaksi keuangan yang diduga terkait rekening penampungan judi online kepada aparat penegak hukum. Rekening-rekening tersebut kemudian diproses untuk pemblokiran dan penindakan lebih lanjut.

ilustrasi judi online (IDN Times/Aditya Pratama)

Di tengah penurunan nilai transaksi judol, PPATK mencatat aktivitas perjudian masih mendominasi indikasi tindak pidana asal dalam Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). Sepanjang 2025, PPATK menerima total 183.281 laporan LTKM.

“Berdasarkan data LTKM yang diterima tahun 2025, indikasi tindak pidana asal (TPA) perjudian masih mendominasi sebesar 47,49 persen dari laporan yang diterima, diikuti TPA penipuan sebesar 18,71 persen, TPA korupsi 5,73 persen, dan TPA lainnya,” kata Natsir.

Secara keseluruhan, PPATK menerima 43.723.386 laporan sepanjang 2025. Laporan tersebut mencakup Laporan Transaksi Keuangan Tunai, Laporan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri, hingga laporan penundaan transaksi. Data tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk mendeteksi dan mencegah berbagai tindak pidana keuangan, termasuk judol.

PPATK menegaskan penguatan sistem pelaporan dan analisis transaksi keuangan akan terus dilakukan guna mempersempit ruang gerak aktivitas ilegal di sistem keuangan nasional.