Segini Gaji Sri Mulyani Jadi Anggota Pengurus Gates Foundation

Sri Mulyani Indrawati dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah kebijakan ekonomi Indonesia. Ia tercatat menjabat sebagai Menteri Keuangan selama hampir 14 tahun di tiga era pemerintahan berbeda, mulai dari Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, hingga awal pemerintahan Prabowo Subianto. Rekam jejak tersebut menjadikannya figur sentral dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Selama menjabat Menteri Keuangan, Sri Mulyani berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah berbagai krisis global. Ia terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran negara, reformasi perpajakan, serta penguatan kredibilitas fiskal Indonesia di mata dunia. Perannya juga membuat Indonesia semakin diperhitungkan dalam forum ekonomi internasional, seperti G20 dan Bank Dunia.

Masa jabatan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan resmi berakhir pada 8 September 2025 dan diserahterimakan kepada Purbaya Yudhi Sadewa dua hari kemudian. Tidak lama setelah itu, pada 12 Januari 2026, ia diumumkan sebagai anggota Dewan Pengurus Gates Foundation. Penunjukan ini dinilai sebagai kelanjutan alami dari kiprah global Sri Mulyani, mengingat pengalaman internasionalnya yang kuat serta reputasinya dalam tata kelola keuangan publik.

Isu mengenai gaji Sri Mulyani di Gates Foundation menjadi topik yang paling banyak menarik perhatian publik. Berdasarkan estimasi dari berbagai sumber ketenagakerjaan internasional, anggota Dewan Pengurus Gates Foundation diperkirakan menerima kompensasi sekitar 326.194 dolar Amerika per tahun. Jika dikonversikan ke rupiah dengan kurs pertengahan Januari 2026, nominal tersebut setara kurang lebih Rp5,5 miliar per tahun.

Besaran gaji tersebut kerap dibandingkan dengan penghasilan Sri Mulyani di jabatan sebelumnya. Saat menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia, penghasilannya mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 yang mengatur gaji dan tunjangan pejabat negara. Secara nominal, gaji menteri memang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan standar kompensasi di lembaga internasional.

Namun, konteks Gates Foundation perlu dilihat secara lebih luas. Yayasan ini mengelola dana filantropi dalam jumlah sangat besar dan menjalankan program lintas negara di bidang kesehatan global, pendidikan, serta pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, kompensasi yang kompetitif dianggap wajar untuk menarik figur berpengalaman seperti Sri Mulyani, sekaligus mencerminkan tanggung jawab strategis yang melekat pada posisi tersebut.

Sebagai anggota Dewan Pengurus, Sri Mulyani tidak terlibat dalam kegiatan operasional harian Gates Foundation. Namun, perannya sangat penting dalam menentukan arah kebijakan dan strategi jangka panjang yayasan. Dewan Pengurus dibentuk untuk memperkuat tata kelola, pengawasan, serta efektivitas program filantropi yang dijalankan secara global.

Sri Mulyani bertugas memberikan nasihat strategis kepada pimpinan yayasan, termasuk dalam penyusunan prioritas program dan pengelolaan anggaran. Dewan Pengurus juga memiliki kewenangan untuk menyetujui anggaran tahunan serta rencana strategis empat tahunan. Dengan peran ini, Sri Mulyani turut memastikan bahwa visi besar Gates Foundation dijalankan secara terukur dan berkelanjutan.

Selain itu, Dewan Pengurus bertanggung jawab meninjau kinerja CEO Gates Foundation, termasuk menyetujui kompensasi dan evaluasi kepemimpinannya. Dewan mengadakan pertemuan rutin sebanyak tiga kali dalam setahun untuk membahas perkembangan program dan tata kelola yayasan. Dengan masa jabatan tiga tahun dan maksimal dua periode berturut-turut, Sri Mulyani memegang peran sentral dalam menjaga akuntabilitas dan kredibilitas lembaga filantropi tersebut.

Kiprah Sri Mulyani di Gates Foundation menandai babak baru kontribusinya di tingkat global. Besaran gaji Sri Mulyani di Gates Foundation memang menarik perhatian publik, tetapi sejalan dengan tanggung jawab strategis dan pengaruh besar yang melekat pada posisinya. Melalui peran ini, Sri Mulyani membawa pengalaman panjangnya dalam kebijakan fiskal untuk mendukung misi kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan di berbagai belahan dunia.