Realisasi Anggaran MBG per Agustus 2026 Tembus Rp134,2 Triliun
- Realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis mencapai Rp134,19 triliun hingga Agustus 2026, naik bertahap dari Rp19,55 triliun pada Januari.
- Penerima manfaat sempat naik dari 52,4 juta pada Januari menjadi 63,3 juta pada Juni, lalu turun ke 56,9 juta pada Juli dan 57 juta pada Agustus.
- Reformasi BGN mencakup standar higiene-sanitasi, penutupan sejumlah SPPG, penataan wilayah dan penerima, serta prioritas bagi kelompok rentan termasuk balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan santri.
Jakarta, IDN Times -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp134,2 triliun hingga Agustus 2026. Pemerintah menilai pelaksanaan program tersebut terus berjalan dan semakin diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan, perkembangan realisasi anggaran MBG sepanjang Januari hingga Agustus 2026 menunjukkan program tersebut terus mengalami peningkatan.
Berdasarkan paparannya, realisasi anggaran MBG tercatat Rp19,55 triliun pada Januari 2026. Angka tersebut meningkat menjadi Rp38,97 triliun pada Februari, Rp55,34 triliun pada Maret, dan Rp75 triliun pada April. Selanjutnya, realisasi anggaran mencapai Rp88,15 triliun pada Mei, Rp101 triliun pada Juni, Rp117,33 triliun pada Juli, dan Rp134,19 triliun hingga Agustus 2026.
"Track record realisasi anggaran bisa dilihat dari Januari sampai Agustus. Kita lihat program MBG ini semakin tepat sasaran, didukung reformasi BGN yang secara gencar diumumkan beberapa waktu terakhir," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (18/9/2026).
1. Jumlah penerima MBG berfluktuasi sejak Januari-Agustus
Uji coba program makan bergizi gratis (MBG) di SD Tugu, Jebres, Solo. (IDN Times/Larasati Rey) Meski realisasi anggaran terus meningkat, jumlah penerima manfaat MBG justru mengalami fluktuasi sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Pada Januari, penerima manfaat tercatat 52,4 juta orang. Jumlah tersebut meningkat menjadi 56,2 juta orang pada Februari, 59,6 juta orang pada Maret, 61,7 juta orang pada April, 62,7 juta orang pada Mei, dan 63,3 juta orang pada Juni.
Namun, jumlah penerima manfaat turun menjadi 56,9 juta orang pada Juli dan sedikit meningkat menjadi 57 juta orang pada Agustus 2026. Penyaluran tersebut dilakukan melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
2. Implementasi MBG per Agustus merupakan hasil dari reformasi di BGN
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meresmikan Pusat Pelayanan Terpadu dan Media Center BGN. (Dok. BGN) Menurut Suahasil, perkembangan pelaksanaan MBG tersebut tidak terlepas dari reformasi yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Kemenkeu pun mendukung langkah reformasi tersebut dan terus berkoordinasi dengan BGN, terutama dalam menyesuaikan aspek penganggaran dengan perubahan tata kelola program.
"Karena itu Kemenkeu mendukung sekali reformasi BGN. Kepala BGN koordinasi sangat erat dengan kami karena ketika BGN melakukan reformasi, ada hal-hal yang perlu kita setel," katanya.
3. Kemenkeu sambut baik langkah reformasi di BGN
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meresmikan Pusat Pelayanan Terpadu dan Media Center BGN. (Dok. BGN) Ia menjelaskan, salah satu reformasi yang dilakukan BGN adalah penerapan kewajiban memenuhi standar laik higiene dan sanitasi. BGN juga telah melakukan penutupan terhadap sejumlah SPPG sebagai bagian dari penataan pelaksanaan program.
Selain itu, BGN melakukan penataan wilayah penyaluran MBG, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan tingkat stunting tinggi. Penyaluran MBG juga diprioritaskan kepada kelompok sasaran, seperti balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan santri.
Suahasil menilai, berbagai penataan tersebut merupakan bagian penting dari reformasi BGN agar pelaksanaan MBG semakin tepat sasaran.
"Penataan-penataan ini reformasi yang sangat baik, membuat program menjadi lebih tepat sasaran," ujarnya.
Reformasi juga dilakukan dalam penentuan penerima manfaat. Penetapan penerima manfaat yang sebelumnya dilakukan melalui SPPG dialihkan kepada BGN untuk mengoptimalkan distribusi MBG. Dengan perubahan tersebut, BGN memiliki peran lebih besar dalam memastikan penerima manfaat sesuai dengan kelompok sasaran program.
"Kita sambut baik reformasi di BGN sehingga bisa dilakukan lebih tepat sasaran. Uang yang dipakai untuk MBG betul-betul bisa kena kepada yang membutuhkan," kata Suahasil.
Kemenkeu berharap reformasi tata kelola tersebut dapat memastikan anggaran MBG yang telah dialokasikan pemerintah memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat yang menjadi sasaran program.
