IDI Dorong Pemerintah Buat Regulasi Terkait Resistensi Antibiotik

Dijelaskan oleh spesialis penyakit dalam konsultan penyakit tropik infeksi, Brigjen TNI Purn Dr. dr. Soroy Lardo, SpPD KPTI FINASIM bahwa Rencana Aksi Nasional Pengendalian Antibiotik ini sudah dimulai dari 2014 yang tercatat di Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) No. 7 tahun 2021.

Rencana Aksi Nasional akan melibatkan berbagai sektor, baik itu Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dalam hal ini pembentukan Komite Pengendalian Resistensi Antibiotik, kemudian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk bidang pengawasan obat, Kementerian Pertanian untuk pengawasan antibiotik di lahan pertanian, serta penggunaan antibiotik pada hewan yang harus ditertibkan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Jadi, ini suatu Rencana Aksi Nasional untuk mengendalikan resistansi antibiotik. Tetapi tidak sesederhana itu, maka strategi tata kelola optimasi resistansi antibiotik itu kalau kami usulkan, ada pendekatan secara manajemen institusional, pendekatan manajemen lapangan, pendekatan manajemen keilmuan dan pendekatan manajemen lingkungan," jelasnya.

IDI akan menggunakan pendekatan manajemen institusional, yakni penguatan fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan regulasi di atas dengan layanan-layanan kesehatan dan tata kelola terpadu. Kemudian, dilakukan juga komunikasi publik terkait dengan dampak resistensi antibiotik.

Masyarakat harus diberikan edukasi bahwa menggunakan antibiotik tanpa resep dokter akan menyebabkan resistensi antibiotik.

Perlu dicatat bahwa ini tidak hanya menjadi tugas petugas kesehatan, tetapi juga individu atau lembaga yang sudah memahami bahaya resistensi antibiotik. Kemudian, juga harus ada pendekatan manajemen keilmuan berupa pendidikan dan pelatihan, baik itu dari tingkat SD, SMP maupun SMA.

Lalu inovasi dan riset, salah satu hal yang diharapkan bisa dikembangkan.

Mengatasi resistensi antibiotik dibutuhkan berbagai kolaborasi dari berbagai lembaga yang dilakukan secara istikamah atau berkelanjutan. IDI memiliki sumber daya yang secara kuantitas cukup banyak, bisa menjadi mitra strategis terkait.

"Kita juga harus melihat bahwa resistensi antibiotik ini perlu pendekatan multidisiplin dan orientasi kepada kebijakan, dengan mengembangkan strategi preventif, menyebarkan informasi yang benar, simulasi di lapangan tentang bagaimana sebenarnya kita menilai risiko awal resistensi antibiotik sampai ke tingkat desa," kata Dr. Soroy

Kesimpulannya, resistensi antibiotik tidak semata hanya soal klinis, tetapi juga kemasyarakatan. Ini menjadi isu global karena masalahnya mencakup tiga aspek, yaitu kuman yang bermutasi, penyakit yang memiliki kerentanan, serta lingkungan yang jadi ruang transmisi.

"IDI punya sumber daya, dokter-dokter yang punya keahlian dalam kebijakan, dalam bidang-bidang klinis juga di bidang infeksi, mungkin bisa menjadi mitra yang nanti ikut serta berkontribusi dalam mengatasi resistensi antibiotik," tambahnya.