6 Pilar Transformasi Kesehatan oleh Pemerintah RI

Berbagi dengan para audiens di sesi Temasek Foundation Pinnacle Series pada Kamis (10/11) kemarin, perwakilan Indonesia dan peneliti mikrobiologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Prof. dr. Amin Soebandrio, PhD, SpMK(K)., memaparkan bagaimana kondisi pandemik COVID-19 di Indonesia.

"Saya menerima informasi terbaru bahwa kasus COVID-19 di Indonesia tengah meningkat, lebih dari 5.000-an kasus per hari," katanya.

Profesor Amin kemudian mencatat bahwa Indonesia telah menemukan 6,5 juta kasus COVID-19, dan dari angka tersebut, 6,3 juta pasien telah pulih. Angka ini diprediksi akan terus meningkat, mengingat terdeteksinya subvarian B.1.1.529 (Omicron), XBB, di Indonesia, sejak akhir Oktober 2022 silam.

Lalu, Prof. Amin menjelaskan bahwa 235 juta warga Indonesia telah mendapatkan vaksinasi. Sebanyak 205 juta baru mendapatkan dosis pertama, dan 72 juta telah menyelesaikan vaksinasi primer. Namun, suntikan ketiga baru mencapai 65 juta, sementara booster kedua baru diprioritaskan ke tenaga kesehatan, yaitu 700 ribu dosis.

"Kesulitan dan rintangan yang dihadapi pemerintah RI adalah memastikan informasi tepat waktu dan pengiriman vaksin serta terapi ke daerah terpencil," ujar Prof. Amin.

Dari peta tersebut, Prof. Amin menunjukkan bahwa mayoritas kasus COVID-19 lebih sarat di Pulau Jawa, daerah yang dihuni oleh 60 persen populasi Indonesia. Akan tetapi, selain kasus yang tinggi, data yang ditunjukkan juga mengisyaratkan adanya ketimpangan kesehatan di Tanah Air.

Ia mengatakan bahwa Pulau Jawa juga adalah rumah bagi para cendekiawan yang berperang melawan vaksin. Hal ini terlihat dari berbagai fasilitas sains, universitas, dan laboratorium yang juga berada di Pulau Jawa. Oleh karena itu, Prof. Amin menekankan bahwa diversifikasi juga diperlukan di Tanah Air.

"Untuk masa depan, kita harus menerapkan strategi khusus untuk menanggulangi rintangan ini," imbuhnya.

Dalam presentasinya, Prof. Amin mengutip definisi "kesiapan pandemik" menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), yaitu proses perencanaan, revisi, dan penerapan secara kontinyu yang diperhitungkan sebagai bagian penting terhadap ancaman kesehatan manusia dalam keadaan genting, seperti wabah penyakit, bencana alam, dan bencana kimiawi.

Setelah lebih dari dua tahun bergulat melawan COVID-19, Prof. Amin mengatakan bahwa Presiden RI, Joko "Jokowi" Widodo, telah memberikan beberapa mandat untuk memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia. Mandat-mandat tersebut adalah:

• Vaksinasi harus diperluas sesegera mungkin untuk melindungi rakyat Indonesia dari COVID-19.
• Mengontrol laju kasus COVID-19 di Indonesia melalui serangkaian inisiatif dan program.
• Transformasi sistem kesehatan Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat nan kuat.

“Inilah yang sedang dikerjakan oleh kabinet kami, terutama Kementerian Kesehatan. Mereka tengah berusaha untuk mewujudkannya.”

Berbekal dari mandat tersebut, apa yang bisa dilakukan oleh bidang kesehatan Indonesia? Menurut Prof. Amin, inilah enam pilar untuk memperkokoh bidang kesehatan Indonesia untuk menghadapi wabah penyakit selanjutnya.

Pilar pertama yang perlu diperkuat adalah layanan kesehatan primer, sebagai titik kontak pertama dengan pasien. Menurut Prof. Amin, sasarannya adalah untuk membuka akses ke layanan kesehatan primer, seperti imunisasi, konsultasi, pemeriksaan kesehatan, dan edukasi publik mengenai gaya hidup sehat.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, ia memaparkan beberapa cara, seperti:

• Standardisasi layanan tergantung kebutuhan usia pasien.
• Mengoptimalkan edukasi dan pengawasan kesehatan masyarakat melalui komunitas, termasuk kunjungan ke rumah.
• Memperkuat usaha pencegahan dengan menyediakan layanan yang komprehensif.

Pilar kedua yang ingin dipugar oleh pemerintah Indonesia adalah layanan kesehatan rujukan atau sekunder. Mengapa ini penting?

"Saat ini, banyak daerah Indonesia yang memiliki fasilitas terbatas untuk layanan kesehatan," tutur Prof. Amin.

Dengan memperkuat layanan kesehatan rujukan, ia ingin semua kota di Indonesia, dari yang besar sampai yang terpencil, bisa memiliki rumah sakit sekunder untuk merawat pasien penyakit parah (dari penyakit kardiovaskular hingga kanker). Hal ini bisa dicapai dengan meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan.

Menurut perusahaan konsultan lingkungan Kanada, WSP Global, resiliensi adalah kapasitas sistem, bisnis, institusi, komunitas, dan individu untuk belajar, beradaptasi, dan bertumbuh, terlepas dari sifat dan keparahan tekanan dan kejutan yang dialami. Jadi, bagaimana hal ini diterapkan di layanan kesehatan Indonesia?

Dengan memperkuat resiliensi kesehatan, Prof. Amin berharap Indonesia bisa mandiri dalam mengembangkan obat dan alat kesehatan, serta bersiap untuk merespons ancaman kesehatan. Caranya adalah dengan memastikan vaksin, peralatan medis, dan respons kesehatan tetap terarah dan terukur.

Salah satu bukti yang bisa terlihat dari pilar ini adalah saat Indonesia mengumumkan vaksin COVID-19 lokal pertamanya, IndoVac. Dengan vaksin produksi PT Bio Farma berkolaborasi dengan Baylor College of Medicine, Indonesia berharap membantu negara lain yang belum mendapatkan vaksinasi COVID-19.

Agar bisa berkembang lebih kokoh, selanjutnya Prof. Amin mengatakan bahwa pilar yang perlu diperkuat adalah pendanaan sistem kesehatan. Mengapa begitu?

"Mewujudkan pendanaan intervensi kesehatan yang efektif dan berkelanjutan untuk mencegah penyakit, serta menyediakan layanan kesehatan dengan biaya terjangkau," katanya.

Untuk mencapai gol tersebut, apa yang perlu dilakukan oleh Indonesia? Ia mencatat beberapa langkah berikut:

• Mempercepat produksi National Health Account (NHA).
• Memelihara layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
• Menambah promosi keuntungan pencegahan penyakit melalui JKN dan standar pelayanan minimal rumah sakit.
• Insentif berbasis kinerja.
• Menambah koordinasi antara JKN dan asuransi kesehatan swasta.
• Mengadakan penilaian teknologi kesehatan.

Selama pandemik COVID-19, permintaan tenaga kesehatan pun meningkat pesat. Meski begitu, fenomena ini menyorot betapa rendahnya sumber daya manusia di bidang kesehatan Indonesia. Oleh karena itu, Prof. Amin mengatakan bahwa hal ini perlu dipecahkan agar distribusi tenaga kesehatan profesional merata di seluruh Tanah Air.

Salah satu caranya adalah memproduksi tenaga kesehatan yang andal, memperkuat mereka dengan pengetahuan yang dibutuhkan, serta meningkatkan kualitas mereka. Langkah ini yang dicoba oleh Kemenkes RI dengan Kemenkeu RI untuk memberikan Program Bantuan Pendidikan (PBP) kepada para calon dokter pada Juni 2022.

Di kala pandemik, teknologi dan kesehatan memainkan peran besar dalam menekan kurva kasus. Selain itu, pandemik COVID-19 juga jadi ajang unjuk gigi bagi pengobatan jarak jauh menggunakan teknologi atau telemedicine.

Profesor Amin menekankan perlunya sebuah platform di Indonesia yang membuka akses dokumen kesehatan dan inovasi bioteknologi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Dari Kemenkes RI, ada beberapa teknologi yang sudah dikembangkan, yaitu:

• PeduliLindungi
• Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)

Dalam pertemuan Digital Economy Working Group (DEWG) G20 pada September 2022, PeduliLindungi sudah bertransisi ke aplikasi citizen health super. Selain menyiapkan izin untuk bepergian ke dalam dan luar negeri dan mengecek vaksinasi, aplikasi ini juga diklaim siap untuk menghadapi kondisi darurat kesehatan di masa depan.

Itulah beberapa pilar yang disarankan Prof. Amin untuk diperkuat oleh pemerintah RI demi bersiap menghadapi kondisi darurat kesehatan masa depan. Menutup sesinya, ia mengatakan bahwa pemerintah tengah mengusahakan keamanan dan kesehatan seluruh rakyatnya, dari Sabang sampai Merauke.

"Tak ada yang benar-benar selamat hingga semua orang terselamatkan," tandas Prof. Amin.