Abdul Mu'ti Pimpin Kemendidasmen, P2G Sodorkan PR dari Era Nadiem
- Presiden dan Wakil Presiden ke-8 RI memecah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menjadi tiga kementerian
- Abdul Mu'ti dipilih untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan latar belakang orang pendidikan yang menawarkan harapan baru
- P2G memberikan pekerjaan rumah kepada menteri baru untuk menuntaskan ketertinggalan skor PISA, merumuskan Blue Print Tata Kelola Guru, dan mengubah pola pelatihan Program Guru Penggerak
Jakarta, IDN Times - Presiden dan Wakil Presiden ke-8 RI yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi memecah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi tiga kementerian yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan.
Di era transisi kepemimpinan kementerian yang mengampu pendidikan di Indonesia,
Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G menjabarkan pekerjaan rumah bagi menteri-menteri baru ini. Termasuk mengapresiasi terpilihnya Abdul Mu'ti untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendidasmen). Hal ini sudah diproyeksikan sebelumnya oleh P2G. Satriawan Salim, Koordinator Nasional P2G menjelaskan, Mu'ti punya latar belakang orang pendidikan yang menawarkan harapan baru, mampu secara akseleratif memperbaiki pendidikan dan guru di Tanah Air.
"Latar belakang Abdul Mu’ti dari Persyarikatan Muhammadiyah berpengalaman mengelola ribuan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi," kata dia dalam keterangannya, Senin (21/10/2024).
1. Kejar skor ketertinggalan PISA
Dia menjelaskan, pekerjaan rumah prioritas bidang pendidikan dasar, menengah, dan guru warisan pemerintahan Jokowi dan Mendikbudristek Nadiem Makarim perlu dituntaskan pemerintahan baru Prabowo.
Dia menjelaskan, Abdul Mu'ti diharapkan mengejar ketertinggalan skor PISA, yang dikatakan makin jeblok di era Nadiem Makarim. Skor PISA Indonesia pada 2018 untuk kemampuan membaca sebesar 371, sedangkan pada 2022 menurun menjadi 359. Selanjutnya, skor matematika di 2018 sebesar 379 turun menjadi 366 di 2022 dan skor kemampuan sains turun dari 379 pada 2018 menjadi 366 di tahun 2022. Skor PISA yang jeblok ini, kata Satriawan, makin menunjukkan kondisi pendidikan Indonesia yang makin tidak baik.
2. Jangan lagi lanjutkan jargon merdeka belajar
Satriwan meminta Mendikdasmen yang baru, tidak melanjutkan jargon-jargon Merdeka Belajar yang tidak esensial.
Apalagi jargon “Merdeka Belajar” pernah dijadikan merek dagang oleh sebuah sekolah swasta di Jakarta, meski kemudian hari dihibahkan kepada Kemdikbudristek.
Dia mengatakan, ini menjadi tanda bahwa sejarah Merdeka Belajar pernah tercoreng dan diwarnai upaya komersialisasi pendidikan di dalamnya.
3. Susun blue print tata kelola guru
P2G meminta Abdul Mu'ti menyusun Blue Print Tata Kelola Guru dengan fokus pada lima isu utama. Pertama, peningkatan kompetensi guru yang saat ini masih rendah, melalui pelatihan yang adil, berkualitas, berkelanjutan, dan bermakna. Kedua, mempermudah guru mengikuti PPG Dalam Jabatan untuk menuntaskan sertifikasi 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi.
"Kemendikdasmen dan Kemenag hendaknya memberi perlakuan dan kesempatan adil bagi guru sekolah/madrasah swasta dan negeri untuk mengikuti PPG," kata Satriwan
Isu lainnya mencakup peningkatan kesejahteraan guru non-ASN, rekrutmen yang memprioritaskan guru honorer, serta distribusi guru yang merata, terutama di daerah pelosok. Terakhir, perlindungan bagi guru dalam menjalankan profesinya, agar mereka merasa aman dan dihargai di tengah masyarakat.
4. Jangan hidupkan lagi UN
Selain itu Kabid Advokasi P2G, Iman Zanatul berharap agar Abdul Mu'ti tidak menghidupkan kembali Ujian Nasional (UN). Apalagi pernyataan mantan wakil presiden Jusuf Kalla, yang merupakan pendukung garis depan dalam upaya menghidupkan UN yang sudah disetop di era Nadiem Makarim.
"Ada kekhawatiran UN akan diadakan lagi, mengingat figur Abdul Mu’ti pernah menjabat sebagai Ketua BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) yang di antara tugas lembaga ini adalah melaksanakan UN," kata Iman.
5. Ubah pelatihan PGP yang dianggap diskriminatif
P2G meminta Mendikdasmen mengubah pola pelatihan Program Guru Penggerak (PGP), yang menjadi program unggulan Nadiem Makarim. PGP, meskipun bertujuan meningkatkan kompetensi guru, dianggap diskriminatif karena hanya beberapa guru yang diseleksi dapat ikut serta. Hal ini bertentangan dengan UU Guru dan Dosen yang menyatakan semua guru berhak mendapatkan kesempatan pelatihan.
Selain itu, PGP memakan anggaran besar, sementara anggaran Pendidikan Profesi Guru (PPG) jauh lebih kecil. P2G mengusulkan agar materi PGP dialihkan ke dalam PPG untuk efisiensi anggaran dan memprioritaskan PPG sebagai amanah UU.
P2G juga meminta Kurikulum Merdeka dilanjutkan dengan beberapa pembenahan, seperti optimalisasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), pelatihan merata bagi guru, dan penyempurnaan buku teks. Pergantian kurikulum diharapkan tidak terlalu sering terjadi karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi siswa, guru, dan proses pembelajaran secara keseluruhan.
