Ada Unsur Kesengajaan Masalah DPT? Begini Kata Peneliti LIPI
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berupaya memperbaiki data pemilih yang ada agar semakin akurat. Setelah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), KPU memberikan waktu 10 hari untuk melakukan verifikasi terhadap temuan data ganda.
Kini, KPU kembali memperpanjang waktu untuk menangani berbagai hal terkait database pemilih.
Pengamat dan Peneliti Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, masalah DPT adalah kasus lama yang terus-menerus terulang jelang pelaksanaan pemilihan umum.
“DPT ini kasus lama menurut saya. Yang setiap pemilu tiba, pilkada datang selalu masalahnya DPT. Sudah jelas-jelas ini menjadi lahan lama, yang menjadi seksi untuk dipolitisasi. Jadi ada kesengajaan by design,” ujar dia di Media Center KPU, Jakarta, Senin (17/9).
1.Adanya unsur kesengajaan dalam masalah DPT
Zuhro mengatakan masalah DPT yang terus berulang dalam pelaksanaan pemilu bisa saja ada unsur kesengajaan. Karena kasus seperti ini terus-menerus saat penyelenggaraan pemilu.
“Kalau salah satu, dua kali, namanya khilaf. Ini selalu salah setiap pemilu dan pilkada. Kita sudah menjalani 1.400 pilkada dan lima kali pemilu,” kata dia.
2.Pemerintah sudah mengeluarkan dana untuk mengelola database
Sementara, kata Zuhro, pemerintah sendiri juga telah mengeluarkan dana untuk penanganan database. Salah satunya pada e-KTP, namun KTP elektoronik tersebut terkendala kasus korupsi, hingga sistem yang diharapkan tidak berjalan sampai sekarang ini.
“Kita sudah diberikan dana untuk mengelola database Indonesia yang besar. Tapi ternyata itu dikorupsi. Keseriusan kita untuk membangun database belum ada. Data itu bukan hanya menunjukkan jumlah kematian, kelahiran, tapi juga bisa menunjukkan berapa pemilih dalam pemilu atau pilkada, sehingga bisa dipetakan dengan betul-betul akurat,” kata dia.
3.Keseriusan dari para elite harus dipertanyakan
Masalah DPT yang tak kunjung selesai, kata Zuhro, harusnya dipertanyakan kepada elite-elite terkait soal keseriusan mereka mengelola database. Untuk negara sebesar Indonesia, database kependudukan sangat lah penting.
“Kalau tidak beres dengan jumlah penduduk, itu bahaya sekali. Lebih berbahaya lagi kalau data tersebut dipolitisasi,” kata Zuhro.
Kapan ya guys pihak-pihak terkait serius perbaiki database?
