HRW Surati 3 Kandidat Capres untuk Jawab Kuisioner soal HAM
Jakarta, IDN Times – Human Right Watch (HRW) mengajukan 16 pertanyaan kepada ketiga pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) bagaimana komitmen mereka untuk mengatasi berbagai masalah hak asasi manusia (HAM).
Direktur Divisi Asia HRW Elaine Pearson mengatakan, sejumlah pertanyaan itu menyangkut juga pasal-pasal kontroversial dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia saat ini dan masa lalu, hingga keadaan di Papua Barat.
Termasuk juga meningkatnya peraturan yang diskriminatif, kebebasan beragama dan berkeyakinan, perampasan tanah dan masalah lingkungan hidup, serta masalah hak asasi manusia penting lainnya yang dihadapi masyarakat di Indonesia.
Menurut dia, materi ini sangat penting bagi capres dan cawapres serta partai politik untuk menjelaskan posisi mereka untuk mengatasi masalah HAM yang mendesak di negara ini.
“Sangatlah penting bagi calon presiden dan partai politik yang ingin mendapatkan suara untuk menjelaskan posisi mereka kepada masyarakat Indonesia, tentang bagaimana mereka akan mengatasi permasalahan hak asasi manusia yang mendesak di negara ini,” kata dia dalam keterangannya, Senin (11/12/2023).
“Kuesioner kami memberikan peluang ideal bagi para kandidat untuk merinci posisi mereka dalam bidang hak asasi manusia, yang akan kami publikasikan kepada publik," ucapnya.
1. Ketiga kandidat diminta jelaskan posisinya bagi kelompok minoritas
Tiga Capres yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo diundang Presiden Jokowi makan siang di Istana Negara, Senin (30/10/2023) (IDN Times/Muhammad Ilman Na'fian) Selain pertanyaan tersebut, Pearson mengatakan, HRW juga mendesak ketiga pasang kandidat untuk menjelaskan posisinya terhadap kelompok-kelompok minoritas seperti Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), disabilitas, perlindungan terhadap pekerja migran di Asia Tenggara dan Asia Pasifik.
Ada juga pertanyaan mengenai pertanggungjawaban atas pembunuhan massal pada tahun 1965 serta kekejaman masa lalu terhadap etnis Madura di Pulau Kalimantan, kekerasan sektarian di Kepulauan Maluku, konflik di Aceh, kekerasan di Danau Poso, tindakan keras terhadap aktivis mahasiswa pada tahun 1998, dan pembunuhan di Timor Timur.
Sementara itu, kuesioner yang diajukan kepada enam partai lokal di Aceh di Pulau Sumatra mencakup pertanyaan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, syariah Islam, dan hak asasi manusia (HAM).
Sekitar 205 juta pemilih terdaftar akan berhak memberikan suara mereka pada 14 Februari 2024, untuk memilih calon presiden dan wakil presiden; dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta dewan provinsi serta daerah.
2. Jawaban ketiga kandidat ditunggu hingga 24 Januari 2024
Tiga Capres yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo diundang Presiden Jokowi makan siang di Istana Negara, Senin (30/10/2023) (IDN Times/Muhammad Ilman Na'fian) HRW, kata dia, meminta para ketiga calon kandidat dan partai untuk menanggapi kuesioner yang mereka ajukan paling lambat tanggal 25 Januari.
Kumpulan semua tanggapan dari calon presiden dan wakil presiden, maupun partai politik, terhadap kuesioner ini akan diunggah di situs Human Rights Watch di www.hrw.org/indonesia.
Dia mengatakan, para calon pemimpin dan partai politik di Indonesia memiliki kesempatan untuk memberikan jawaban yang jelas kepada masyarakat atas berbagai pertanyaan mengenai hak asasi manusia.
“Sangat penting bagi mereka untuk mengatasi masalah hak asasi manusia yang serius di Indonesia," kata dia.
3. Isu HAM jadi materi debat putaran pertama
Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. (IDN Times/Ilyas Mujib) Diketahui, isu HAM menjadi salah satu materi debat capres dan cawapres yang akan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (12/12/2023).
Komisioner Komisi Pemilihan Umum, August Mellaz mengatakan, pihaknya tidak ikut terlibat dalam penyusunan pertanyaan yang bakal diajukan kepada tiga capres. August mengatakan, pihaknya hanya memfasilitasi kebutuhan debat di antara capres dan cawapres.
"Topik-topik tertentu kan harus diserahkan ke pihak-pihak yang punya kualifikasi. Kalau KPU kan bukan ahli hukum atau Hak Asasi Manusia (HAM)," ujarnya.
Dia memastikan, komisioner tidak akan pernah tahu apa saja pertanyaan yang disusun oleh 11 panelis. Sebab, pertanyaan akan disegel.
"Lalu, nanti pertanyaan itu akan diserahkan ke moderator. Paslon kan mengikuti undian untuk dilempar pertanyaan. Jadi, kami gak pernah tahu pertanyaannya apa. Tetapi, panelis juga wajib meneken pakta integritas untuk tidak membocorkan dan menjaga pertanyaan-pertanyaan tersebut," tutur dia.
