Anggota DPR Dukung Pemerintah Tidak Takut Undang Putin ke G20 di Bali
Jakarta, IDN Times - Konflik militer antara Rusia dan Ukraina turut menyeret Indonesia. Hal ini lantaran muncul desakan dari sejumlah negara Barat, termasuk Amerika Serikat, untuk mencoret Rusia dari keanggotaan G20.
Presiden AS Joe Biden menilai Rusia harus didepak dari keanggotaan G20. Bila Indonesia dan sejumlah negara lain tidak setuju, maka Ukraina perlu ikut diundang dalam pertemuan tingkat tinggi yang bakal digelar pada November mendatang di Bali. Hingga saat ini, sikap resmi pemerintah tetap mengundang semua negara anggota G20.
Langkah itu sudah dinilai tepat oleh sejumlah anggota Komisi I DPR. Politikus dari Partai Golkar Dave Laksono mengimbau pemerintah agar tidak gentar terhadap tekanan yang datang dari negara Barat. Sebaiknya, pemerintah tetap mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin hadir ke KTT G20 di Bali.
"Kita jangan takut dan mau ditekan oleh negara-negara Barat yang sejak awal sudah memusuhi Rusia," ujar Dave ketika berbicara dengan stasiun Kompas TV pada Kamis, 24 Maret 2022 lalu.
Politikus muda itu menilai G20 adalah forum ekonomi dan bukan forum politik. Oleh sebab itu, Indonesia diminta untuk lebih aktif memanfaatkan forum tersebut.
"Justru dengan kehadiran Putin malah bisa memberi kesempatan bagi pemimpin lain untuk berunding," tutur dia.
Sementara, ketika berbicara dengan IDN Times, Dave menilai sikap yang selama ini diambil oleh Pemerintah Indonesia dengan tak ikut-ikutan memusuhi Rusia sudah tepat. Sebab, bila Rusia semakin dimusuhi usai invasi militer ke Ukraina, maka sikapnya akan semakin keras.
"Mereka kan akan melakukan berbagai hal karena sudah semakin desperate yang mengkhawatirkan. Jadi, Indonesia seharusnya juga bisa menekan negara-negara Barat agar dapat memberikan jaminan bahwa kedaulatan Rusia tidak terancam," kata Dave di program Ngobrol Seru yang tayang di YouTube IDN Times pada 8 Maret 2022 lalu.
Apakah Indonesia sanggup menahan tekanan dari sejumlah negara Barat tersebut?
1. Bali bisa dijadikan lokasi perundingan bagi pemimpin yang berkonflik untuk mencari titik temu
Dave menyarankan agar pemerintah juga bisa menjadikan Bali sebagai saksi bersejarah untuk mendamaikan para pemimpin yang tengah berkonflik. "Ini kan semua pihak bisa didudukan dan dicari titik temu. Kita juga bisa undang Ukraina dan Rusia agar bisa ngobrol sambil diplomasi santai di Nusa Dua, saya kira itu adalah ide yang baik bisa digagas oleh Bu Menlu," kata Dave.
Lebih lanjut, Dave juga mewanti-wanti bahwa forum G20 adalah persatuan negara-negara dengan perekonomian yang maju di dunia. "Semua posisi negara di forum itu sejajar. Tidak bisa forum ini dijadikan ajang untuk membuat permusuhan dengan sesama negara anggota," ujarnya lagi.
2. Indonesia tidak boleh hanya jadi event organizer di KTT G20
Pernyataan senada juga diurai oleh politikus PDI Perjuangan, Effendi Simbolon. Bahkan, ia meminta kepada pemerintah untuk tidak perlu menggubris desakan dari AS agar tak mengundang Rusia datang ke KTT G20. Alih-alih ikut memperpanjang konflik, kata Effendi, Indonesia sebaiknya bisa mengambil momentum untuk membawa perdamaian konflik Rusia-Ukraina.
"Jangan (sampai tidak mengundang Rusia) lah ya. Justru forum itu bisa kita manfaatkan," ungkap Effendi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 24 Maret 2022.
Effendi berharap, Presiden Jokowi bisa mengambil peran dalam pertemuan G20. Jangan sampai Indonesia hanya dianggap sebagai event organizer kegiatan KTT G20.
"Nah, kalau Beliau (Presiden) tidak manfaatkan, berarti Beliau hanya sebatas event organizer dong," kata dia.
Ia juga menyebut, langkah Presiden Putin untuk tetap hadir di KTT G20 sudah tepat. G20 justru seharusnya bisa menjadi forum yang mendamaikan para pihak yang bertikai, termasuk yang terkait dengan konflik Rusia-Ukraina.
"Harusnya media juga tidak boleh mendeskreditkan untuk tidak menghadirkan (Rusia). Nanti, kalau pemerintah tidak mengundang dan tidak hadir, ya bukan forum G20 dong namanya," tutur dia lagi.
3. Indonesia bisa ambil peran untuk mencari solusi damai Rusia dan Ukraina
Sementara, dalam pandangan Guru Besar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana, Kementerian Luar Negeri harus segera bertindak agar KTT G20 bisa sukses diselenggarakan di Bali. Salah satunya dengan memastikan semua kepala negara hadir.
Hikmahanto mengusulkan tiga langkah yang bisa dilakukan. Pertama, Kemlu harus turun menjadi juru damai atas konflik yang terjadi di Ukraina dan saat ini sudah meluas ke AS dan negara-negara sekutunya.
"Kemlu bisa meminta perwakilan Indonesia di AS dan negara-negara sekutu untuk mengidentifikasi apa yang diminta oleh Rusia. Perwakilan Indonesia di Rusia juga bisa melakukan hal yang sama," kata dia melalui keterangan tertulis pada Kamis, 24 Maret 2022.
Kedua, Menlu atau utusan khusus bisa melakukan diplomasi ulang alik untuk membicarakan solusi yang ditawarkan oleh Indonesia. Langkah ketiga, kata Hikmahanto, Menlu Retno Marsudi dapat meminta kepada Presiden Jokowi untuk melakukan pembicaraan langsung dengan Presiden Putin dan Presiden Joe Biden.
"Tujuannya, agar konflik segera diakhiri demi kemanusiaan dan keselamatan perekonomian dunia," tutur dia lagi.
